Sejalan dengan tema nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak hari Minggu, 5 Juli 2026, saat orang tua mengantarkan siswa baru masuk ke asrama.

Pada hari kedatangan tersebut, siswa beserta orang tua disambut hangat oleh Kepala SMAN Plus Provinsi Riau, Edi Sutono, M.Pd. Agenda pertama dimulai dengan apel penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi penghormatan asrama.

Pada sore harinya, kegiatan diisi dengan pemotongan rambut bagi siswa putra, lalu ditutup dengan gladi bersih upacara pembukaan MPLS bersama pengurus OSIS.

Upacara pembukaan MPLS yang digelar pada Senin, 6 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh seluruh guru serta tenaga kependidikan.

Dalam sambutannya, Edi Sutono, M.Pd menyampaikan pesan mendalam agar para peserta didik baru terus bertumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkarakter.
"Melalui momentum MPLS ini, mari kita bersama-sama mewujudkan generasi yang Unggul dalam Iman, Mulia dengan Akhlak, dan Tangguh dalam Prestasi.

Namun, prestasi yang hebat tidak akan berarti tanpa lingkungan belajar yang sehat. Oleh karena itu, mari kita gaungkan kembali Gerakan Rukun Sama Teman. Kita berkomitmen penuh untuk menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua yang aman, inklusif, menyenangkan, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk perundungan (bullying).

Di sini, perbedaan adalah warna, dan saling menghargai adalah fondasi kita untuk maju bersama," ujar Edi Sutono, M.Pd.

Rangkaian MPLS ini berlangsung selama lima hari, mulai 6 Juli hingga 10 Juli 2026. Untuk membekali para siswa, sekolah telah menyiapkan berbagai materi yang interaktif dan relevan, di antaranya:
* Pengenalan Kurikulum Merdeka
* Tata Tertib SMA Negeri Plus Provinsi Riau
* Diseminasi materi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (GTKAIH)
* Aku dan Sekolahku (Tur Wilayah Sekolah)
* Pengenalan materi 8 Dimensi Profil Lulusan
* Pengenalan organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
* Eksplorasi Diri: Mengenali Potensi, Adaptasi Lingkungan, dan Akademik
* Keadaban Digital (Internet & Medsos Sehat)
* Edukasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online
* Edukasi Bahaya NAPZA
* Sosialisasi IKA SMAN Plus Provinsi Riau sekaligus Sharing Session bersama Alumni

Melalui kegiatan ini, SMAN Plus Provinsi Riau berharap para siswa baru tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga memiliki mental yang kuat serta karakter yang luhur dalam menempuh perjalanan pendidikan ke depan—menjadi generasi yang Unggul dalam Iman, Mulia dengan Akhlak, dan Tangguh dalam Prestasi.****

Sigalingging

Mencermati kondisi ini, Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir mengatakan harusnya SPMB ini jadi perhatian serius karena semua pejabat terkait menandatangani Pakta Integritas.

"SPMB masih berlangsung tapi Kadisdik Riau malah pilih berangkat ikut rapat di Batam. Ini terkesan tak bertanggungjawab, karena kebijakan soal SPMB ini masih dipegangnya tanpa mendelegasikan ke Kabid-Kabid yang ada di Disdik," ujar Ketua Forwadik Riau.

Sikap Kadisdik ini dinilainya sebagai pelanggaran etika. "Sebagai seorang pejabat utama Disdik Riau yang notabenenya sedang "baralek" dengan SPMB, dan baru pada tahap pengumuman kelulusan peserta online, tapi Kadisnya malah pergi meninggalkan kantor seolah tak peduli. Pakta Integritas apa itu" sebutnya.

Menurut Ketua Forwadik Riau, sepenting apapun rapat yang diikuti Kadisdik di Batam ini, tentu lebih utama SPMB ini.

"SPMB ini menyangkut masa depan ribuan anak negeri ini, dan ini yang ditinggalkannya," ucap Munazlen tegas.

Disebutkannya juga, mereka sempat menelisik kemana perginya Kedisdik Riau tersebut,

"Infonya, Kadisdik Riau Erisman ini mengikuti rapat dengan Sekdaprov dan beberapa OPD di Batam. Rincian resminya belum dirilis. Tapi, keberangkatan Kadisdik meninggalkan Pekanbaru dianggap sebagai sikap tidak bijaksana dan 'buang badan'," tutur Ketua Forwadik Riau.

Atas kepentingan dunia pendidikan, Ketua Forwadik Riau menilai Kadisdik adalah orang yang tidak kompeten.

"Bukan kali ini saja, sebelumnya Plt Gubri SF Harianto pernah mungkapkan ini saat melantik 328 pejabat baru di akhir Mei 2026 lalu. Berbagai kebijakan Kadisdik dinilai tidak memiliki efek penyelesaian. Bahkan sering justru blunder dan jadi santapan berbagai elemen masyarakat sebagai 'rapor merah' Disdik Riau. Tambah lagi dengan hengkang ke Batam ini," sebutnya.

Ditegaskannya, sudah seharusnya saat ini Kadisdik Riau dan jajaran tetap berada di Pekanbaru.

"Jika ada kendala, ada masalah soal SPMB ini, ada aduan dari masyarakat, ada temuan dan lainnya, mereka siap melayani. Bukannya malah 'lari' pergi dan meninggalkan jajarannya tanpa mampu mengambil kebijakan," ungkap Munazlen yang dulu sempat jadi senior Kadisdik Erisman di Riau Pos.

Selain itu, Forwadik Riau menurut Munazlen Nazir sebelumnya pernah meminta pertemuan dengan Kadisdik untuk mebicarakan beberapa hal soal pendidikan termasuk soal SPMB ini tapi kemudian batal karena Kadisdik beralasan kesibukan menjelang SPMB.

"Harusnya alasan kesibukan SPMB ini tetap bisa kita terima dari Kadisdik ini. Tapi ini sudah puluhan orang mengadu anaknya belum dapat sekolah, tapi Kadisdiknya gak berada di tempat. Nomor ponselnya pun tak ada yang bisa dihubungi," ucap Munazlen.

Bentuk kepeduliannya karena melihat berbagai masalah dan menerima pengaduan dari berbagai pihak soal SPMB, Ketua Forwadik Riau tetap mencari pihak yang diharapkan bisa mengatasi berbagai aduan masyarakat.

Sementara Kabid SMA yang baru dilantik Beni Febrianto mengatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk menerima atau menolak orang meminta bantuan anaknya masuk sekolah.

"Kebijakan sepenuhnya di tangan Kadis, saya tak berani melangkahi beliau," ungkap Beni.

Dengan demikian, Forwadik Riau meminta Plt Gubri untuk segera mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas dan jelas tentang Kadisdik Riau ini, dan tidak hanya 'ngebacot' di podium saja.

"Kami minta, Plt Gubernur Riau, segera copot Kadisdik ini dan ganti dengan pejabat yang lebih kompeten sesuai dengan pidato Bapak di pelantikan tempo hari. Karena urusan pendidikan ini adalah hal yang paling urgen dan patut dapat perhatian lebih dari semua pihak, terutama pemerintah," pungkas Munazlen Nazir.*

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1454/forwadik-riau-kritik-kadisdik-riau-yang-pergi-ke-batam-saat-spmb-masih-menyisahkan-persoalan/ Hari Jadi Kota Pekanbaru Ke-242, Semangat Kolaborasi Lahirkan Karya Besar Tue, 23 Jun 2026 19:46:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Tepat pada tanggal 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun. Hari jadi Kota Pekanbaru ke 242 ini mengusung tema "Berkolaborasi Menjadi Aksi" dan tagline "Pekanbaru KolaborAksi".

Peringatan Hari Jadi ke-242 menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.

Selama lebih dari dua abad, Pekanbaru berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius, berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil meski masa pemerintahan baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan.

Kemajuan Kota Pekanbaru terlihat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha.

Pekanbaru juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu janji kampanye yang telah direalisasikan adalah penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dengan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan perbaikan jalan yang rusak, juga pembangunan jalan mantap, dan penataan drainase, serta penanganan banjir.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah terlaksana sepanjang 7.000 meter, disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di 15 kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir.

Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan yang bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, Gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan sebagai bagian dari program Green City, termasuk melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai teladan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan peluncuran uji coba bus listrik sebagai mode transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota juga menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar untuk meringankan beban biaya keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, berbagai program pemberdayaan UMKM terus diperkuat melalui subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, dan penciptaan wirausaha baru yang turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen.

Peningkatan pelayanan publik terus diperluas melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi unggulan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman), layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke tengah masyarakat. Melalui Mobil AMAN, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelayanan publik menjadi semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata semangat KolaborAksi. Sebanyak 48 rangkaian kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru, memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, olahraga, hingga pelestarian budaya Melayu.

Berbagai program tersebut antara lain penghapusan sanksi administratif (denda) pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu, sunatan massal gratis bagi ribuan anak, serta beragam layanan sosial dan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perayaan HUT ke-242 juga diisi dengan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari, parkir gratis di sejumlah titik, promosi produk UMKM serta penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer yang melibatkan pelaku usaha lokal dan menjadi ikon perayaan tahun ini.

Acara tersebut sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari, antusiasme warga Pekanbaru sangat besar memadati lokasi event dinilai menjadi event yang tersukses dalam beberapa tahun terakhir di luar ekspektasi dari pihak pemko Pekanbaru selaku penyelenggara. Festival Kue Talam Ketan Durian menjadi representasi bagaimana budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keberhasilan Festival Kue Talam Ketan Durian semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang. Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus membuktikan bahwa semangat KolaborAksi mampu melahirkan karya besar yang mengangkat budaya Melayu ke panggung nasional. Penghargaan MURI tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026. (adv)

Sigalingging

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa proses SPMB tahun ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.131/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada jenjang SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2026/2027. Tahapan dimulai dengan aktivasi akun pada 8 Juni 2026, kemudian pendaftaran dan pemilihan sekolah berlangsung sejak 10 hingga 19 Juni 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga penutupan pendaftaran, sebanyak 82.550 akun calon murid telah aktif dalam sistem. Dari jumlah tersebut, tercatat 79.350 calon murid melakukan pendaftaran melalui pilihan pertama. Sebanyak 22.683 calon murid memanfaatkan pilihan kedua setelah keluar dari peringkat pada pilihan pertama, sementara 7.055 calon murid menggunakan kesempatan pilihan ketiga untuk meningkatkan peluang diterima di sekolah tujuan.

Erisman menyebutkan, total daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Riau tahun ini mencapai 101.455 kursi. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah pendaftar yang tercatat dalam sistem.

"Dengan kondisi ini, peluang calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau masih sangat terbuka," jelasnya.

Tidak hanya itu, apabila digabungkan dengan daya tampung sekolah swasta yang mencapai 31.428 kursi, maka total kapasitas penerimaan murid baru di Provinsi Riau mencapai 132.883 kursi. Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah pendaftar yang ada saat ini.

Dinas Pendidikan Riau juga mengingatkan bahwa hasil seleksi SMA dan SMK Negeri akan diumumkan pada 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui portal resmi SPMB Provinsi Riau.
Bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, pemerintah tetap menyediakan jalur pendidikan melalui SMA dan SMK swasta melalui Program Afirmasi Swasta dengan pembiayaan pendidikan gratis. Pendaftaran jalur ini dibuka mulai 22 hingga 26 Juni 2026 melalui portal resmi SPMB Provinsi Riau.

Pekanbaru dan Dumai Jadi Daerah dengan Persaingan Tertinggi

Data pendaftaran menunjukkan sebaran peminat sekolah negeri di Riau masih belum merata. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah peminat tertinggi. Dari kuota 11.611 kursi, sebanyak 13.340 calon murid telah melakukan pemilihan sekolah. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Dumai yang mencatat 4.569 pendaftar untuk kuota hanya 4.037 kursi.

Sementara itu, sejumlah daerah lain justru masih memiliki daya tampung yang cukup besar dibanding jumlah pendaftar. Kabupaten Kampar misalnya memiliki kuota terbesar sebanyak 13.170 kursi dengan jumlah pendaftar aktif 9.642 orang. Kabupaten Bengkalis menyediakan 11.884 kursi dengan 8.675 pendaftar, sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki 10.337 kursi dengan 6.687 pendaftar.

Menurut Erisman, tingginya konsentrasi pendaftar pada sekolah-sekolah favorit menyebabkan distribusi calon murid belum merata. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan sejumlah SMA dan SMK Negeri belum memenuhi seluruh kuota daya tampungnya meskipun proses pendaftaran telah berakhir.

Rekonsiliasi Sistem Akan Optimalkan Kuota Sekolah

Sesuai jadwal pelaksanaan SPMB, pada 21 Juni 2026 sistem akan melakukan proses rekonsiliasi atau penyesuaian kuota secara otomatis terhadap jalur yang belum terpenuhi setelah seluruh tahapan pendaftaran berakhir.

Melalui mekanisme tersebut, sisa kuota yang belum terisi akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan agar seluruh kursi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon murid di Provinsi Riau.

Selain itu, Dinas Pendidikan Riau juga mengingatkan bahwa masih terdapat kemungkinan sebagian calon murid yang dinyatakan lulus tidak melakukan daftar ulang karena memilih sekolah lain atau alasan tertentu. Jika hal itu terjadi, maka sisa kuota akan diberikan kepada calon murid cadangan berdasarkan urutan peringkat yang telah ditetapkan sistem. Mekanisme tersebut akan dilakukan secara luring oleh satuan pendidikan dengan tetap mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 serta mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk terus memantau informasi resmi melalui portal SPMB dan kanal informasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Editor: Sigalingging

Dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Selasa (9/6/2026), Ketua Umum AMATIR, Nardo Pasaribu, meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa yang bernama T P terkait sejumlah dugaan yang menurutnya telah dihimpun organisasinya.

AMATIR mengklaim menemukan indikasi adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi dapur MBG. Dugaan tersebut antara lain menyangkut praktik jual-beli titik dapur yang seharusnya ditetapkan melalui mekanisme resmi dan transparan oleh negara.

Selain itu, AMATIR juga menyoroti dugaan keterlibatan sebuah yayasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan T P. Yayasan tersebut diduga digunakan sebagai sarana pengumpulan dana yang berasal dari transaksi penempatan titik dapur program MBG.

Tak hanya itu, organisasi tersebut juga menyebut adanya seorang bernama S P yang diduga berperan sebagai pelaksana lapangan untuk mengumpulkan dana dari pihak-pihak yang memperoleh titik dapur. Dugaan itu, menurut AMATIR, dilakukan atas arahan pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam program tersebut.

AMATIR juga menyoroti adanya indikasi penguasaan sejumlah titik dapur oleh pihak yang sama hingga menjangkau wilayah Bali. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan monopoli dan bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam pelaksanaan program strategis nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila terdapat oknum yang memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi melalui penjualan titik dapur, maka hal tersebut harus diusut secara tuntas karena berpotensi merugikan negara dan masyarakat," ujar Nardo dalam pernyataannya.

Atas dasar itu, AMATIR mendesak Jampidsus Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini ditulis, belum didapat keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun dari T P terkait tudingan yang disampaikan oleh AMATIR. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.*

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/nasional/1451/lsm-amatir-ungkap-indikasi-monopoli-dapur-mbg-jampidsus-diminta-turun-tangan/ Ade Hartati Nilai Penghentian Bosda 2026 Oleh Plt Gubri Tidak Bisa Penuhi Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Mutu Pendidikan Sat, 30 May 2026 19:37:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Penghentian Dana Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan kebijakan Plt Gubernur Riau dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini dinilai pengamat pendidikan Riau Ade Hartati Rahmat sudah tidak penuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan capaian mutu pendidikan.

Sebelumnya, kekecewaan dan kemarahan masyarakat Provinsi Riau memuncak menyusul kebijakan sepihak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang menghentikan total penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA/BOSP). Keputusan yang dipandang membeludaki aturan hukum yang berlaku ini, mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari pemgamat pendidikan dan juga politisi senior Riau, Ade Hartati Rahmat, MPd.

Dengan nada tegas dan penuh kecaman, Ade Hartati menilai langkah pemimpin sementara ini bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan bentuk pengingkaran nyata terhadap konstitusi dan hak dasar ribuan anak Riau. Baginya, apa yang terjadi saat ini adalah bukti nyata bagaimana peraturan daerah hanya dijadikan pajangan belaka, saat kepentingan rakyat dikorbankan demi kebijakan sepihak yang tidak jelas landasannya.

"Ini sangat menyakitkan, sangat memalukan. Pergub Nomor 2 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 57 Tahun 2024 masih sah, belum dicabut, dan ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Tapi kenapa pelaksanaannya dihentikan paksa? Artinya apa? Peraturan hukum di Riau cuma hiasan dinding, cuma tulisan di kertas yang bisa diinjak-injak sesuka hati pemimpin sementara? Ini penghinaan besar terhadap aturan dan penghianatan terhadap rakyat," tegas Ade Hartati Rahmat, MPd, kepada media Sabtu 30 Mei 2026.

Menurut politisi yang lama konsen di bidang pendidikan ini, BOSDA bukanlah bantuan karunia atau pemberian sukarela yang boleh diberikan boleh ditarik seenaknya. Dana ini sudah diatur sebagai kewajiban daerah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan, menutupi kekurangan dana BOS Pusat, serta memastikan tidak ada lagi pungutan di sekolah. Selama bertahun-tahun, dana ini menjadi tumpuan agar anak-anak Riau bisa belajar dengan fasilitas layak, alat praktik lengkap, hingga gedung terawat.

Keputusan mendadak menghentikan aliran dana itu, tanpa kajian, tanpa konsultasi, dan tanpa solusi pengganti, disebut Ade Hartati sebagai tindakan yang sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Sekolah sudah menyusun rencana kerja, orang tua sudah bernapas lega karena tidak lagi terbebani biaya, guru sudah berharap kualitas belajar meningkat. Sekarang semuanya runtuh seketika. Ini bukan sekadar pemotongan anggaran, tapi ini kejahatan terhadap masa depan anak-anak Riau. Bagaimana mungkin kita berbicara kemajuan daerah, tapi pendidikan yang menjadi pondasi utamanya justru diputus pasokannya?" tegasnya dengan nada tinggi.

Ade Hartati menyoroti ironi yang sangat tajam: di akhir tahun 2024 lalu, Pemprov Riau justru mengesahkan perubahan aturan lewat Pergub 57 Tahun 2024 untuk menyempurnakan sistem agar lebih lancar dan transparan. Namun, di pertengahan tahun 2026, justru dicabut total. Hal ini membuktikan ketidakkonsistenan dan ketidakpedulian pengelola pemerintahan saat ini terhadap komitmen jangka panjang.

Dampak yang ditimbulkan, lanjutnya, akan sangat mengerikan dan terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Sekolah swasta terancam tutup, sekolah negeri tidak sanggup beroperasi normal, beban kembali dibebankan ke pundak orang tua yang ekonomi belum pulih, dan angka putus sekolah diprediksi akan melonjak drastis. Prestasi pendidikan Riau yang susah payah dibangun selama bertahun-tahun, dipastikan akan luntur dan hilang di tangan pemimpin pelaksana tugas.

"Masyarakat merasa dibohongi, merasa dikhianati. Kami sudah percaya, kami sudah berharap Riau makin peduli pendidikan, tapi ternyata kami ditarik mundur ke masa lalu yang kelam. Ini sangat menyakitkan hati. Saya tegaskan: kebijakan ini salah besar, melanggar aturan, dan harus dibatalkan secepatnya. Jangan sampai sejarah mencatat, satu periode kepemimpinan sementara merusak masa depan satu generasi anak Riau," tandas Ade Hartati Rahmat, MPd dengan tegas.

Hingga saat ini, desakan agar Plt Gubernur membatalkan kebijakan yang dianggap sembrono ini terus bergema dari berbagai elemen masyarakat, menuntut agar Pergub yang sah tetap dijalankan dan hak pendidikan anak Riau dikembalikan seperti semula.*

Editor: Sigalingging

Dalam keterangan persnya, Jumat 29 Mei 2026, Ketua FORWADIK Riau, Munazlen Nazir menyebutkan bahwa dirinya hadir di dalam ruangan Balai Serindit tempat pelantikan itu berlangsung.

"Saya dan beberapa wartawan senior lain ada disana, meliput acara pelantikan massal itu. Saya mendengar dengan jelas amarah yang dilontarkan Plt Gub SF Hariyanto. Kurang pantas saja, karena Disdik itu bawahan beliau, kebijakan dinas tentu sepengetahuan beliau," ungkapnya.

Dikatakannya, Gubri SF Hariyanto harusnya lihat ke 'cermin' bagaimana kesalahan bawahannya itu berawal dari pembohongan publik yang mereka "pasangan Wahid-SF" pernah berjanji dalam kampanye juga, tentang seragam gratis.

"Harusnya, sebagai Plt Gubri, SF yang notabenenya jauh lebih paham keuangan daerah, saat Wahid tak mampu, mengambil alih soal janji kampanye yang menurut kami paling urgen. Seragam gratis ini. Angkanya tidak sebesar angka untuk proyek lain yang masih bisa menunggu. Beliau paham betul itu," paparnya.

Saat 'mengamuk' dalam pidato itu, Forwadik menilai sikap arogan, keras kepala dan melemparkan tanggung jawab saja yang diumbarkan Plt Gubri. Padahal dalam situasi sekarang ini, harusnya sebagai satu-satunya pemimpin Riau, beliau harus lebih paham dan arif serta bijaksana.

Persoalan yang disorot Plt Gubri saat marah itu adalah seragam sekolah anak baru masuk SMA, SMK, SLB Negeri. Dikatakan Plt Gubri, mereka sudah jadikan janji seragam gratis sebagai program kampanye pemilihan Gubri-Wagubri 2024, tapi tidak terlaksana sampai hari ini. Seragam sekolah masih jadi beban orang tua siswa, dan pengadaannya di sekolah.

Ini yang jadi fokus amarah Plt Gubri, saat sekolah mengambil peran pengadaan seragam sekolah dan mengambil keuntungan dalam prosesnya.

"Itu seragam sekolah, sudahlah orangtua harus membayar, saat sampai ke tangan anak tidak sesuai. Mereka harus ke tukang jahit lagi memperbaiki, kata Pak Plt. Belum lagi soal harga yang diatas ketentuan. Beliau tegas menyuruh mengembalikan kelebihan uang baju seragam itu ke orangtua siswa," papar Munazlen Nazir.

Ditambahkannya, Plt Gubri bahkan tegas mengatakan, jika Kadisdik Erisman Yahya, menjadi 'tertuduh' di hadapan ratusan orang yang hadir di ruangan pelantikan itu. Kadisdik ditunjuk langsung Plt Gubri sebagai orang yang turut me'legal'kan kondisi itu.

"Lucu saja. Sepertinya Plt Gubri ingin menimpakan kesalahan pada bawahannya saja, sementara dirinya tidak berusaha memenuhi janji kampanyenya," kata Munazlen Nazir.

Dijelaskan Munazlen Nazir, harusnya Plt Gubri paham, munculnya masalah seragam ini karena janji kampanye yang tidak dipenuhi, malah diabaikan. Harusnya janji kampanye dipenuhi, pasti tidak ada masalah seragam baru lagi.

Untuk mengadakan seragam gratis sebagai wujud pemenuhan janji kampanye ini harusnya Gubri-Wagubri sudah bisa mengambil kebijakan khusus.

"Apa yang tidak bisa. Buktinya janji kampanye Presiden-Wapres soal MBG saja bisa berjalan, bahkan jika harus mengorbankan proyek lain. Tinggal memilih proyek yang mana yang bisa 'dikorbankan' untuk memenuhi janji kampanye ini. Ini kan tidak. Malah proyek tak penting terus saja dijalankan," terangnya.

Forwadik Riau sebagai kelompok wartawan pemerhati, pengamat kebijakan pendidikan Riau berharap, Plt Gubri tahun ini tidak perlu marah-marah lagi. Harus lebih jeli mengupayakan peluang memenuhi janji kampanye.

Dijelaskan, sedikitnya ada 110.000 anak masuk SMA, SMK, SLB baru tahun ini. Jika itungan kasar satu anak akan memerlukan enam stel seragam sekolah baru dengan estimasi harga Rp. 1.600.000 per stel itu akan dibutuhkan sekitar Rp176 miliar. Bukan angka yang besar sekali. Masih mampu APBD Riau memenuhinya.

"Angka Rp176 miliar setahun itu tidak terlalu besar dibandingkan janji yang sudah dibuat. Penuhi saja itu, banyak masalah bisa diatasi. Jangan main marah dan ngamuk-ngamuk saja," kata Munazlen Nazir pula.

Satu hal lagi kata wartawan senior Riau ini, untuk pengadaan seragam sekolah gratis ini juga bisa menggunakan pihak ketiga yang tidak akan membebani APBD.

"Tinggal mau atau tidak saja pemerintah kita ini melaksanakannya. Harus dilaksanakan, biar tensi Pak Plt tidak membubung terus. Apalagi pekan depan sudah akan memasuki proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) pula, akan ada lebih kurang 110.000 murid baru lagi," jelasnya.

Terakhir, Forwadik Riau meminta Plt Gubri, tegas pakai terukur, kalau ada bawahannya tidak becus ya diganti saja, jangan ngomel-ngomel terus. Banyak putra daerah yang lebih berwawasan, jujur, dan memiliki kaulitas yang bisa memimpin di Disdik Riau.

"Ayo Pak Plt, ganti Kadisdiknya, jalankan janji kampanye Bapak. Kurangi proyek tidak bermanfaat, bukannya ngamuk aja, dan malah mengurangi anggaran mencerdaskan anak negeri seperti penghentian BOSDA. Kami tunggu Bapak jadi pemimpin yang lebih bijak!" kata Munazlen Nazir bersemangat. *

Editor: Sigalingging

Aslim mengatakan, sebanyak 583 siswa di SMA Negeri Olahraga Riau yang seluruhnya merupakan atlet sebelumnya mendapatkan jatah makan tiga kali sehari. Namun sejak program MBG diterapkan, siswa hanya memperoleh dua kali makan dari sekolah, yakni sarapan dan makan malam, sementara makan siang dialihkan melalui program MBG.

Menurutnya, kebutuhan gizi atlet pelajar berbeda dengan siswa reguler pada umumnya. Ia menilai porsi dan kandungan gizi dalam program MBG belum tentu sesuai dengan kebutuhan atlet yang menjalani aktivitas fisik tinggi.

"Saya sebetulnya kurang setuju MBG itu, tapi ya bagaimana lagi ini kan memang program pusat, kita meski tidak setuju ya harus ikut," ujar Aslim.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), anggaran makan siswa SMA Negeri Olahraga Riau mencapai Rp8.272.200.000 ditambah anggaran minuman sebesar Rp273.519.540. Jika dihitung, total anggaran makan dan minum per siswa mencapai sekitar Rp130 ribu per hari.

Nilai tersebut disebut jauh berbeda dibanding anggaran program MBG yang berkisar Rp10 ribu per porsi.

Saat dimintai penjelasan mengenai rincian menu dan penggunaan anggaran makan siswa, Aslim meminta agar konfirmasi dilakukan terlebih dahulu melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

"Sebaiknya minta izin dinas dulu," katanya.

Di sisi lain, muncul dugaan adanya mark up dalam anggaran makan dan minum di SMA Negeri Olahraga Riau. Pasalnya, menu makanan yang disajikan disebut tidak jauh berbeda dengan sekolah berasrama lainnya.

Selain itu, pengelolaan makan dan minum siswa juga menjadi sorotan karena perusahaan pemenang tender disebut selalu berasal dari perusahaan yang sama setiap tahunnya. Proyek pengadaan makan minum di SMA Negeri Olahraga Riau diketahui dimenangkan oleh CV Citarasa Catering, yang juga mengelola proyek serupa di SMA Negeri Plus Provinsi Riau.

Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Riau, Nasrun, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Disebutkan, ia masih mendampingi istrinya yang sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit.

Sigalingging

Kegiatan dipusatkan di kawasan Jalan Riau, dekat Kantor DPD IPK Riau. Pembagian bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Penyaluran bantuan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin SATMA IPK yang menyalurkan bantuan ke sejumlah panti asuhan di Pekanbaru. Ketua SATMA IPK Riau, Rafael, mengatakan pihaknya menargetkan bantuan untuk 10 panti asuhan berupa kebutuhan pokok sehari-hari.

"Nantinya kami membagikan kepada 10 panti asuhan," ujar Rafael sebelum keberangkatan tim penyalur bantuan.

Sementara itu, tim kedua dipimpin Ketua DPD IPK Riau, Kasten Harianja, bersama sejumlah pengurus IPK lainnya. Mereka membagikan paket sembako kepada masyarakat di sekitar kantor IPK Riau dan warga yang membutuhkan.

Kasten Harianja mengatakan kegiatan berbagi sembako tersebut merupakan agenda rutin tahunan DPD IPK Riau sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak masyarakat membutuhkan bantuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

"Di tengah ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, IPK mencoba meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari," ujar Kasten Harianja didampingi Sekretaris DPD IPK Riau, Taufik Hidayat.

Ia menjelaskan pembagian sembako dilakukan secara acak di pinggir jalan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Sembako mendadak diberikan di pinggir jalan secara acak, sengaja agar tidak ada rekayasa. Diberikan benar-benar kepada yang membutuhkannya," katanya.

Selain pembagian sembako, IPK Riau juga menyiapkan sejumlah program sosial selama 2026, di antaranya sunatan massal, bantuan bagi korban banjir, dan kegiatan berbagi sembako secara berkelanjutan.

Sigalingging

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Kota Pekanbaru dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri.

Dalam rapat, Pansus DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan hasil pembahasan serta sejumlah rekomendasi terkait perubahan susunan perangkat daerah. Perubahan dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid mengatakan bahwa Perubahan Perda ini bukan sekadar pergeseran nomenklatur, namun merupakan ikhtiar kita bersama agar perangkat daerah lebih ramping, responsif, dan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

"Kami minta Pemko segera menindaklanjuti rekomendasi Pansus agar manfaatnya cepat dirasakan warga," tegas Isa Lahamid.

Selanjunya, pembahasan Ranperda juga diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi pemerintah pusat serta kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rapat paripurna dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru, jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Rapat berlangsung tertib dengan agenda utama mendengarkan laporan hasil kerja Pansus sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. (Galeri)

Editor: Sigalingging

Hal ini diungkapkan Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau Edi Sutono, Minggu sore melalui pesan WhatsApp.

"Alhamdulillah sudah. Dari 200 orang semuanya mendaftar ulang. Selanjutnya para peserta didik yang telah mendaftar ulang akan mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan diantarkan oleh para orang tua peserta didik (OTPD) Generasi 29 di asrama SMA Negeri Plus Provinsi Riau di awal Tahun Pelajaran 2026 /2027," ungkap Kepsek Edi Sutono.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, usai proses pendaftaran ulang hari ini, maka peserta didik baru akan menunggu waktu masuk asrama menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

Edi Sutono kembali mengingatkan bahwa peserta didik baru yang telah mendaftar ulang wajib masuk asrama dua hari sebelum proses pembelajaran TP 2026/2027. Hal ini diperlukan untuk memahami dan mengetahui tata tertib tinggal di asrama dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru SMA Negeri Plus Provinsi Riau.

Selanjutnya para peserta didik baru akan mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan akan menjalani karantina selama satu bulan tanpa kunjungan orang tua peserta didik. Tanpa membawa perangkat pembelajaran seperti laptop dan pendukung belajar lainnya yang bersifat pemanfaatan teknologi informasi.

Kelengkapan asrama atribut sekolah dan juga seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orangtua. Orang tua peserta didik wajib melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan peserta didik pada saat tinggal di asrama.

Aturan tentang jenis pakaian yang akan dibawa ke asrama, sandal, sepatu, seprai serta semua seragam dan atribut sekolah harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda karena menghindari kesenjangan antar sesama peserta didik.

"Selama masa karantina kurang lebih satu bulan, peserta didik akan mendapat pendampingan dari pamong pengasuh asrama dan juga kakak asuhnya," ujar Edi Sutono.

"Pembentukan karakter disiplin, daya juang, kemandirian, peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta kemampuan intelektual (Ilmu) akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana niat dan cita-cita luhur dari para pendiri SMAN Plus Provinsi Riau bahwa ciri khas anak SMAN Plus Provinsi Riau itu adalah berilmu, beriman dan berkarakter," sebutnya.

"Anak SMA Negeri Plus Provinsi Riau harus mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, berkarakter disiplin dan juga berkarakter religius," ucapnya.

Sigalingging

Beberapa program yang telah dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru yaitu peningkatan infrastruktur salah satunya perbaikan jalan, yang mana pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengaspalan di beberapa ruas jalan. Jalan yang dulunya dikeluhkan oleh masyarakat kini sudah mulus dirasakan masyarakat kota Pekanbaru.

Sepanjang satu tahun, perbaikan menyasar sejumlah wilayah. Perbaikan jalan telah mencapai lebih dari 42 kilometer. Peningkatan fasilitas umum seperti penerangan jalan serta sarana pendukung transportasi juga telah di lakukan.

Persoalan banjir juga menjadi prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam satu tahun terakhir telah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer. Selain itu, perbaikan drainase dan daerah aliran sungai juga sudah mencapai 109,5 kilometer.

Penanganan dilakukan sedikitnya di 20 titik rawan banjir. Upaya ini diperkuat dengan kegiatan penghijauan melalui penanam sekitar 15 ribu pohon di berbagai wilayah kota.

Dalam penanganan sampah, pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk LPS yang tersebar di 83 kelurahan yang mencakup di 15 kecamatan, Ketua RT juga dilibatkan untuk dapat memberikan penyampaian kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan.

Terkait penanganan sampah, LPS diposisikan sebagai garda terdepan dalam penanganan sampah dari rumah-rumah. Mekanisme yang ditawarkan LPS dirancang untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam membuang limbah rumah tangga.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyediakan anggaran untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai urgensi nya agar nantinya dapat direalisasikan. Dan itu harus berawal dari aspirasi masyarakat.

Program zero stunting juga menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pekanbaru, terganggunya pertumbuhan akibat kekurangan gizi yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan produktivitas dan sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus menekan kasus stunting melalui program zero stunting.

Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan tenaga kesehatan dan aparat kelurahan hingga tingkat rukun tetangga langsung turun kerumah-rumah guna mendata warga yang mengalami atau beresiko stunting.

Pada Sektor Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru juga membuat program penanganan anak putus sekolah. Program ini berhasil menjangkau 1.778 anak. Sebanyak 757 anak diantaranya kembali melanjutkan sekolah. Untuk Mensukseskan wajib belajar 13 tahun, pemerintah Kota Pekanbaru mewujudkannya melalui program 1 PAUD 1 Kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan program beasiswa pendidikan termasuk kepada Hafiz Al-Qur'an

Pada bidang kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis serta program pemenuhan gizi bagi pelajar serta bagi Ibu hamil,Ibu menyusui dan balita.

Seluruh program pemerintah Kota Pekanbaru berpihak kepada masyarakat. Dengan tujuan membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Pekanbaru dan peningkatan pencapaian harus benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kota Pekanbaru.

Sebagai Wali Kota, Agung terus berupaya melakukan sejumlah pencapaian yang berpihak dan peduli terhadap kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. (adv)

Sigalingging

Dari pantauan media di SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Jumat pagi, sudah terparkir puluhan kendaraan milik orangtuanya calon siswa yang mengantarkan anak mereka untuk melaksanakan pendaftaran ulang.

Rangkaian pendaftaran ulang dimulai dengan pembukaan dari pihak sekolah dan panitia pelaksana serta komite sekolah. Selain memberikan arahan proses pendaftaran ulang juga pihak komite melakukan rapat pembahasan tentang seragam dan atribut anak sebelum masuk ke asrama.

Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Edi Sutono yang ditemui usai memberikan pengarahan kepada orangtuanya calon siswa baru mengatakan bahwa 200 orang anak yang lulus adalah anak-anak terbaik dari yang terbaik yang telah melalui proses seleksi sejak bulan Maret 2026.

SPMB SMA Negeri Plus Provinsi Riau tahun 2016 ini tetap menerima 200 calon siswa baru sesuai dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Riau untuk asrama dan makan minum.

"Kita dibatasi anggaran terutama makan dan minum anak selama di asrama. Anggaran tetap untuk 200 orang anak, makanya kita melakukan seleksi. Dari 800-an anak yang mendaftar, hanya 200 orang yang kita tetapkan berhak jadi calon siswa di sekolah ini," sebut Edi Sutono.

Dikatakannya, kuota penerimaan peserta didik dia sekolahnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang sudah ada di APBD Riau 2026 yakni untuk 200 orang. Artinya, tahun 2026 sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya menerima 200 orang siswa baru.

"Jumlah peserta didik baru SMAN Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 sebanyak 200 orang.
Penentuan jumlah peserta didik SMA Negeri Plus Provinsi Riau berbeda dengan sekolah reguler, Di sekolah reguler penentuan jumlah peserta didik yang diterima berdasarkan rombongan belajar (rombel) sementara untuk SMA Negeri Plus Provinsi Riau jumlah peserta didik yang diterima didasarkan pada anggaran makan dan minum anak dan juga ketersediaan asrama," ungkap Edi Sutono.

"Tahun Pelajaran 2026/2027 anggaran makan minum untuk peserta didik baru sebanyak 200 orang, maka jumlah peserta didik SMA Negeri Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 tentu menyesuaikan anggaran makan dan minum peserta didik baru dari Pemerintah Provinsi Riau yaitu sebanyak 200 orang," tambahnya.

"Apabila pada saat rentang waktu daftar ulang ada calon peserta didik baru yang mengundurkan diri maka peserta didik tersebut akan digantikan dengan peserta didik yang nilainya masuk dalam perangkingan di bawahnya," ujarnya.

Satu hal yang dapat ditangkap dalam rapat koordinasi antara orangtua calon siswa dengan komite sekolah adalah soal pengadaan seragam sekolah termasuk atribut asrama yang harus disediakan orangtua calon siswa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak sekolah membebaskan orangtua memilih apakah akan bersama-sama menentukan tempat membeli atau membeli sendiri-sendiri.

"Tidak ada paksaan harus ikut di tempat yang direkomendasi komite sekolah. Asalkan bisa seragam dengan yang lain ya silakan saja," ucapnya.

Namun, pihak orangtua calon siswa juga harus memahami bahwa sebagai sekolah berasrama, anak- anak diwajibkan seragam dengan kawan-kawannya sehingga tidak timbul ketimpangan.

Sekali lagi Edi Sutono mengingatkan bahwa untuk calon peserta didik baru yang telah mendaftar ulang wajib masuk asrama dua hari sebelum proses pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027. Hal ini diperlukan untuk memahami dan mengetahui tata tertib tinggal di asrama dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru SMA Negeri Plus Provinsi Riau.

Selanjutnya para peserta didik baru akan mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan akan menjalani karantina selama satu bulan tanpa kunjungan orang tua peserta didik. Tanpa membawa perangkat pembelajaran seperti laptop dan pendukung belajar lainnya yang bersifat pemanfaatan teknologi informasi.

Kelengkapan asrama atribut sekolah dan juga seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orangtua. Orang tua peserta didik wajib melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan peserta didik pada saat tinggal di asrama.

Aturan tentang jenis pakaian yang akan dibawa ke asrama, sandal , sepatu, seprai serta semua seragam dan atribut sekolah harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda karena menghindari kesenjangan antar sesama peserta didik.

"Selama masa karantina kurang lebih satu bulan, peserta didik akan mendapat pendampingan dari pamong pengasuh asrama dan juga kakak asuhnya," kata Edi Sutono.

"Pembentukan karakter disiplin, daya juang, kemandirian, peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta kemampuan intelektual (Ilmu) akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana niat dan cita-cita luhur dari para pendiri SMAN Plus Provinsi Riau bahwa ciri khas anak SMAN Plus Provinsi Riau itu adalah berilmu, beriman dan berkarakter," ungkapnya.

Anak SMA Negeri Plus Provinsi Riau harus mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, berkarakter disiplin dan juga berkarakter religius, tuturnya.*

Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1444/dua-ratus-calon-siswa-sma-negeri-plus-riau-yang-lolos-seleksi-mulai-melakukan-daftar-ulang/ Asisten II Setdaprov Riau: Data BPS Menjadi Dasar Dalam Menyusun Kebijakan Guna Mengambil Keputusan Mon, 04 May 2026 21:42:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Helmi D, dalam agenda Rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau, Senin (4/5/2026) di Kantor BPS Riau.

Dalam kesempatan itu, Helmi menekankan bahwa rilis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Riaubmemiliki peran strategis, bukan sekadar rutinitas bulanan.

"Agenda ini penting bagi kami, karena data BPS Riau menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan program. Data juga kami gunakan untuk membaca kondisi, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berangkat dari fakta di lapangan," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap indikator yang dirilis BPS dipandang sebagai alat navigasi dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.

"Rilis BPS ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi juga sumber informasi strategis. Kami menempatkan data BPS sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan," katanya.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah inflasi, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Inflasi bukan semata-mata target makro ekonomi, tetapi bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan," jelas Helmi.

Berdasarkan data, inflasi Riau pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,65 persen year on year. Angka ini mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi berbagai faktor.

"Angka ini dipengaruhi faktor musiman, kondisi pasokan, serta kelancaran distribusi. Kelompok makanan, minuman, tembakau, serta perumahan masih menjadi penyumbang utama inflasi," ungkapnya.

Ia menambahkan, fluktuasi harga komoditas strategis dan bahan pangan perlu terus menjadi perhatian bersama.

"Ini yang harus terus kita cermati agar pengendalian inflasi tetap terjaga," tambahnya.

Meski demikian, Helmi memastikan kondisi inflasi di Riau masih dalam kategori terkendali dan sejalan dengan target nasional.

"Secara umum masih terkendali. Ini hasil sinergi pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan pengendalian inflasi daerah," tegasnya.

Selain inflasi, Pemprov Riau juga menjadikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

"Pertanian dan perkebunan adalah penopang utama kehidupan masyarakat. Karena itu, data NTP menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran," ujarnya.

Ke depan, kebijakan sektor pertanian akan diarahkan lebih spesifik berbasis komoditas dan kewilayahan.

"Kami akan mendorong kebijakan berbasis sektor dan wilayah, agar peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani," sebutnya.

Selanjutnya, Helmi juga menyoroti pentingnya data sektor perdagangan dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah.

"Data ekspor-impor dan pariwisata memberi gambaran nyata tentang daya saing daerah. Dari sana, kebijakan disusun untuk mendorong diversifikasi produk, perluasan pasar, dan pengembangan pariwisata," ujarnya.

Ia berharap seluruh data yang dirilis BPS dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun program pembangunan ke depan.

"Data ini memberikan gambaran utuh dan objektif mengenai inflasi, kesejahteraan petani, perdagangan, dan pariwisata. Ini sangat penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan," tutupnya.

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1443/asisten-ii-setdaprov-riau-data-bps-menjadi-dasar-dalam-menyusun-kebijakan-guna-mengambil-keputusan/ Forwadik Riau Desak Kasus Pungli dan Gratifikasi 13 Kepsek di Kampar Dibuka ke Publik Fri, 01 May 2026 21:23:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Polemik dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Wilayah III, Adela, kian menjadi sorotan publik. Ketidakjelasan status uang yang dihimpun dari 13 kepala SMA dan SMK di Kabupaten Kampar memicu desakan agar pemerintah membuka fakta secara transparan.

Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, secara tegas meminta Inspektorat Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

"Harus dijelaskan ke publik, uang Rp2 juta yang diberikan oleh 13 kepala sekolah itu sebenarnya uang apa? Apakah benar pungli, atau justru uang damai terkait adanya surat pengaduan dari LSM soal dugaan Dana BOS?" tegas Munazlen Nazir.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari adanya surat pengaduan salah satu LSM terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Kampar pada periode 2021–2022, saat itu Indonesia masih berada dalam situasi pandemi Covid-19.

Menindaklanjuti surat tersebut, Adela selaku Kacabdisdik Wilayah III pada saat itu disebut memanggil 13 kepala sekolah untuk melakukan klarifikasi. Dalam proses itu, muncul kesepakatan untuk mengumpulkan dana sebesar Rp2 juta per kepala sekolah, yang kemudian dihimpun melalui salah satu kepala sekolah.

Namun hingga kini, tidak ada kejelasan apakah uang tersebut merupakan bentuk pungutan liar, atau bagian dari upaya penyelesaian persoalan dengan pihak luar, yang dalam hal ini disebut sebagai oknum LSM.

"Ini yang harus dibuka terang. Jangan sampai publik dibiarkan berspekulasi. Kalau itu pungli, siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu uang damai, kepada siapa uang itu diberikan dan atas dasar apa?" lanjut wartawan senior Riau itu.

Ia juga menyoroti tidak adanya laporan resmi dari 13 kepala sekolah yang disebut sebagai pihak pemberi uang. Kondisi ini dinilai semakin memperkuat tanda tanya publik terhadap konstruksi kasus yang berkembang.

Selain itu, Munazlen Nazir meminta agar Inspektorat menjelaskan hasil pemeriksaan secara transparan, termasuk apakah seluruh pihak terkait telah diperiksa secara menyeluruh dan konfrontatif.

"Jangan hanya satu pihak yang disorot. Harus dibuka secara utuh, siapa saja yang terlibat dan bagaimana alur uang tersebut," ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana BOS yang bersumber dari negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan penjelasan rinci mengenai status uang tersebut, sehingga polemik terus berkembang di tengah masyarakat. Apalagi, setelah diperiksa di Inspektorat, Adela justru didemosi, sementara 13 orang Kepsek tidak diberi sanksi apa-apa.

"Ini menimbulkan praduga bahwa yang bersalah hanya Adela, karena yang di" hukum" hanya dia sendiri. Yang jadi pangkal masalah itu 13 Kepsek yang diduga pihak LSM melakukan praktek menyalahi aturan soal dan BOS. Harusnya tidak timpang, mereka juga harus di'hukum' minimal demosi atau non job," ungkapnya.

Bukan itu saja, kata Ketua Forwadik Riau ini, jika memang masalah ini menyangkut uang Rp2 juta per Kepsek harusnya dilapor ke APH biar dijadikan penyidikan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"Kasus ini pun dinilai bukan sekadar persoalan disiplin ASN, melainkan menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan pendidikan di daerah," papar Munazlen Nazir tegas.

Adapun 13 orang Kepsek yang diduga oleh LSM telah menyalahgunakan wewenang penggunaan dana BOS tersebut adalah Khairuddin Kepsek SMA 2 Tapung Hilir, yang diduga sebagai koordinator para Kepsek, Sarpiati Kepsek SMA I Tapung Hilir, Khairullah Kepsek SMA 1 Tambang,
‎Zahar Kepsek SMA 3 Tapung, saat ini menjabat Kepsek SMA 5 Pekanbaru,
‎Azlim Kepsek SMA 2 Siak Hulu, saat ini menjabat Kepsek SMA olahraga Riau, Juliarni Kepsek SMA 3 Siak Hulu, saat ini sebagai Kepsek SMA 2 Rumbio Jaya, Janti Desrita Kepsek SMA 2 Tambang, saat ini Pengawas di Kacabdis III, Horizon Kepsek SMA 3 Tapung Hulu dan saat ini menjabat Kepesek SMA I Kampar, Marsus Kepsek SMA 2 Kampar Hulu, saat ini sudah pensiun, Darwis Kepsek SMA 2 Sungai Pagar dan saat ini sedah pensiun, Bustanuddin Kepsek SMA I Tapung Hulu, Jurnal Kepsek SMA 1 Bangkinang saat ini Kepsek SMA 2 Tapung, Nanang Kepsek SMK 1 Tapung Hulu. * (team)

Editor: Sigalingging

Diungkapkan marketing IP ICBS Mai Sarah Khairani kepada www.gerbangnegerinews.com keunggulan sekolah ini terletak pada keseimbangan antara pendidikan akademik, pembinaan karakter, serta penguasaan bahasa internasional seperti Bahasa Inggris dan Arab. Selain itu, lingkungan boarding school kami memungkinkan pembinaan dilakukan secara intensif dan terarah, sehingga perkembangan siswa bisa lebih optimal, baik dari sisi intelektual maupun spiritual.

IP ICBS Riau menerapkan sistem pembelajaran terpadu yang menggabungkan kurikulum nasional dengan penguatan bahasa dan program kepesantrenan. Proses belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga melalui praktik, pembiasaan, serta kegiatan pengembangan diri seperti public speaking, leadership, dan pembinaan karakter harian.

Lulusan sekolah ini sudah banyak diterima di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk tahun-tahun terakhir, memang belum banyak yang masuk melalui jalur utama PTN unggulan, namun beberapa siswa berhasil lolos jalur mandiri di kampus seperti UGM dan Universitas Brawijaya. Selain itu, ada juga lulusan yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri seperti Australia, Malaysia, hingga Timur Tengah seperti Al-Azhar.

"Fokus PPDB sekolah ini adalah menjaring calon siswa yang memiliki semangat belajar tinggi dan siap berkembang dalam lingkungan pesantren. Kami tidak hanya melihat aspek akademik, tetapi juga kesiapan mental, karakter, dan dukungan orang tua dalam proses pendidikan berbasis boarding," ungkap Mai Sarah.

Beberapa program unggulan sekolah ini meliputi: penerapan 5 kurikulum pembelajaran standar internasional dan nasional, penguatan bahasa Inggris dan Arab (daily conversation), program tahfidz dan pembinaan akhlak, leadership dan public speaking development, kegiatan akademik dan non-akademik berbasis kompetensi.

"Semua program ini dirancang untuk membentuk siswa yang percaya diri dan siap bersaing di tingkat global," ujar Mai Sarah lagi.

Diungkapkannya, mereka sangat menekankan kolaborasi antara sekolah dan orangtua. Meskipun siswa tinggal di asrama, komunikasi dengan orangtua tetap kami jaga melalui laporan perkembangan dan program parenting, sehingga pendidikan berjalan selaras antara rumah dan sekolah.

"Harapan kami, IP ICBS Riau dapat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan unggulan yang mampu mencetak generasi berdaya saing global, berkarakter kuat, dan tetap berlandaskan nilainilai Islam. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan agar semakin banyak yang diterima di kampus-kampus terbaik, baik dalam maupun luar negeri," tambah Mai Sarah.

Sementara proses penerimaan peserta didik baru di IP ICBS Riau dilakukan secara bertahap dan selektif. Kami tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan mental, karakter, serta komitmen calon santri dan orang tua terhadap sistem pendidikan berbasis pesantren.Tahapannya meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, tes akademik dasar, wawancara calon santri dan orangtua, serta observasi kesiapan mengikuti kehidupan boarding school.

IP ICBS Riau memiliki beberapa kriteria utama, di antaranya kemampuan dasar akademik yang memadai, kemauan untuk belajar dan berkembang, kesiapan mengikuti aturan dan kehidupan di asrama, dukungan serta komitmen dari orangtua dipercaya sebagai bentuk keberhasilan pendidikan di pesantren sangat dipengaruhi oleh sinergi antara siswa, sekolah, dan keluarga.

IP ICBS menerapkan pendekatan dan pembinaan personal, komunikasi dengan orangtua, serta pendampingan emosional agar siswa dapat merasa lebih nyaman dan menemukan ritme belajarnya.

Menyangkut tenaga pengajar, merupakan kombinasi antara guru akademik dan pembina pesantren yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Selain itu, pihak sekolah juga terus melakukan peningkatan kualitas melalui pelatihan dan evaluasi berkala.

Menghadapai persaingan dengan sekolah lain, pihak IP ICBS melihat persaingan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Fokus kami bukan sekadar bersaing, tetapi memberikan kualitas pendidikan terbaik sesuai dengan visi dan nilai yang kami bangun, yaitu keseimbangan antara akademik, karakter, dan spiritual.

Terakhir kata Mai Sarah, jumlah murid yang ada sekarang terdiri dari tingkat SMP 12 kelas dan tingkat SMA 8 kelas.*

Sigalingging

Mengusung tema nasional "Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima", peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Lapas Kelas I Medan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan humanis.

Rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 secara nasional melalui virtual meeting bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta seluruh satuan kerja pemasyarakatan di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut ditekankan pentingnya sinergi, inovasi, dan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin maju dan berorientasi pelayanan publik.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk terus bekerja secara nyata dalam memberikan pembinaan optimal kepada warga binaan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebelumnya, Lapas Kelas I Medan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menyemarakkan HBP ke-62, di antaranya kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan warga binaan, olahraga bersama, serta aksi kepedulian sosial yang melibatkan pegawai dan warga binaan.

Sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng yang mencerminkan harapan agar pemasyarakatan semakin profesional, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Izinkan kami seluruh insan pemasyarakatan mengucapkan selamat hari bakti pemasyarakatan yang ke-62 tentunya dalam transformasi pemasyarakatan ini dibutuhkan kerja sama sinergitas kolaborasi antar lintas lembaga tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 medan tentunya keterlibatan semua unsur ini sangat diperlukan mengingat keberhasilan dari program pembinaan tergantung banyaknya masyarakat ataupun stakeholder yang terlibat dalam kegiatan proses pembinaan di lapas kelas 1 medan

tentunya harapannya mari kita bersama sama meningkatkan kualitas dan layanan fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa melaksanakan proses pembinaan itu tidak mudah tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri tetap harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh unsur baik lintas kementerian ataupun lembaga sehingga program ini dapat bisa berjalan dengan baik tentunya pada kesempatan momentum ini kami juga menegaskan bahwa seluruh petugas lapas kelas 1 medan dan seluruh insan pemasyarakatan sumatera utara berkomitmen penuh dalam melaksanakan 15 program aksi menteri imigrasi dan pemasyarakatan tentunya dalam pemberantasan peredaran halinar kami juga berkomitmen serta terkait pidana ataupun kejahatan lainnya kami konsen untuk itu dan kami siap melaksanakannya untuk mewujudkan pemasyarakatan yang bersih lapas kelas 1 medan yang taat perintah taat azas dan taat aturan.

Editor: Sigalingging

Hal itu dikatakan Kepala SMA Negeri Plus Riau, Edi Sutono kepada www.medialokal.co, Senin 27 April 2026.

Disebutkan Edi Sutono, semua proses tahapan pelaksanaan SPMB SMAN Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026 / 2027 berjalan lancar dan sukses termasuk pada pengumuman tahap akhir atau pengumuman peserta yang lulus.

"Kelulusan tahap akhir calon peserta didik SMAN Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 diumumkan melalui akun calon peserta didik masing masing," ujar Kepala SMA Negeri Plus Riau ini.

Selanjutnya, kata Edi Sutono, calon peserta didik SMA Negeri Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2028 yang dinyatakan lulus tahap akhir harus mendaftar ulang pada tanggal 8-10 Mei 2026.

"Bagi yang tidak mendaftar ulang pada rentang waktu yang diberikan tanpa ada konfirmasi maka dianggap mengundurkan diri," tambahnya.

Pendaftaran ulang calon peserta didik yang lulus, dilaksanakan pada tanggal 8-10 Mei 2026 mulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan melengkapi persyaratan berikut:
1. Membawa kartu tanda ujian/kartu pendaftaran SPMB TP 2026/2027;
2. Membawa SKL SLTP/MTs asli dan fotocopy yang dilegalisir 2 rangkap, jika belum ada cukup dengan membawa surat keterangan telah mengikuti ujian akhir sekolah;
3. Membawa fotocopy akta kelahiran 1 lembar;
4. Membawa pas foto 3x4, 2 lembar latar merah;
5. Membawa fotocopy kartu keluarga 1 lembar;
6. Membawa materai 10.000 sebanyak 3 lembar;
7. Mengisi surat pernyataan yang disediakan sekolah;
8. Semua berkas dimasukkan kedalam map kertas bertulang untuk laki-laki map berwarna kuning dan untuk perempuan map berwarna merah. Semua berkas kelengkapan disusun rapi berdasarkan urutan diatas.

Ditegaskan Edi Sutono, pada saat mendaftar ulang calon peserta didik SMA Negeri Plus Provinsi Riau harus membawa berkas persyaratan yang sudah diumumkan sejak pertama pendaftaran online.

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1439/calon-peserta-didik-yang-dinyatakan-lulus-wajib-mendaftar-ulang-810-mei-2026/ Korban KDRT Kecewa, Pelaku Dilepas Lewat Penangguhan Tue, 21 Apr 2026 14:49:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali terjadi di Kota Pekanbaru. Seorang wanita bernama Hafifah Rizki melaporkan suaminya berinisial ND ke Polsek Bukit Raya setelah diduga berulang kali melakukan kekerasan.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang diterbitkan Polsek Bukit Raya dengan Nomor: LP/B/491/XII/2025/SPKT/Polsek Bukit Raya/Polresta Pekanbaru/Polda Riau, laporan resmi dibuat pada 26 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, korban menjelaskan kejadian KDRT terjadi pada 25 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban dan terlapor terlibat cekcok mulut yang berujung pada tindakan kekerasan fisik.

Korban mengaku mengalami pemukulan hingga menyebabkan luka dan rasa sakit di beberapa bagian tubuh. Bahkan, korban juga sempat ditarik hingga terjatuh dari tempat tidur dan mengalami luka pada bagian bibir yang mengeluarkan darah.

Menurut pengakuan Hafifah Rizki kepada awak media, tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya bukan kali pertama terjadi.

"Ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama dan kedua saya masih memaafkan, bahkan sempat dibuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Saya berharap ada perubahan, tapi ternyata terulang lagi," ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Tak tahan dengan perlakuan tersebut, korban akhirnya memutuskan melapor ke pihak kepolisian.

Setelah melalui proses penyelidikan, pihak Polsek Bukit Raya diketahui sempat melakukan penahanan terhadap terlapor pada 14 April 2026, atau hampir empat bulan setelah laporan dibuat.

Namun, penahanan tersebut tidak berlangsung lama. Hanya berselang empat hari, terlapor dilepaskan setelah pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan.

Hal ini menimbulkan kekecewaan dari pihak korban.

"Saya sangat kecewa. Sudah lama menunggu proses ini, begitu ditahan malah dilepas lagi. Bahkan saya tidak diberitahu, tahu-tahu sudah ditangguhkan," ungkapnya.

Saat awak media mencoba mengkonfirmasi kepada penyidik, penyidik mengatakan agar awak media langsung konfirmasi ke Kapolsek.

Untuk mendapatkan klarifikasi dan keberimbangan informasi, sejumlah awak media mencoba mengonfirmasi Kapolsek Bukit Raya, Kompol Hendrik, SH, MH. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi dan mengatakan untuk menghubungi kanit.

Dengan arahan Kapolsek, awak media berusaha menghubungi Kanit. Kepada bawak media Kanit mengatakan akan mengecek kepada yang megang perkara.

Kasus ini kini menjadi perhatian, terutama terkait penangguhan penahanan. (team)

Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/kriminal/1438/korban-kdrt-kecewa-pelaku-dilepas-lewat-penangguhan/ Proses SPMB SMA Negeri Plus Riau Berjalan Sukses, Hasil Seleksi Akan Diumumkan 25 April Tue, 14 Apr 2026 14:35:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Hari ini, Selasa 14 April 2026, proses seleksi penerimaan calon peserta didik atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri Plus Riau tahun ajaran 2026/2027 selesai dilaksanakan. Tinggal menunggu pengumuman kelulusan pada 25 April 2026.

Kepala SMA Negeri Plus Riau, Edi Sutono, Selasa 14 April 2026, mengatakan rasa syukur dan bangganya atas selesainya proses SPMB sampai hari ini.

"Alhamdulillah semua tahapan dan proses seleksi SPMB SMAN Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 telah selesai dilaksanakan dari mulai seleksi berkas administrasi, seleksi akademik berupa Tes Potensi Akademik dan Tes Tertulis Bahasa Inggris, hingga tahap tes kesamaptaan (tes lari, sit up dan push up) untuk menguji fisik dan kebugaran calon peserta didik, tes kemampuan komunikasi bahasa Inggris, wawancara seputar pengetahuan umum dan pengetahuan agama, hingga tes kesehatan dan psikotes," ujarnya.

Edi Sutono sangat bersyukur karena seluruh rangkaian tes tersebut berjalan lancar dan sukses. Karena seluruh rangkaian tes tersebut adalah syarat mutlak bagi calon peserta didik SMAN Plus Provinsi Riau, maka kami selalu mempersiapkan ini dengan baik .

"Kalaupun ada kekurangan kekurangan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan maka kami akan selalu jadikan dasar untuk pelaksanaan lebih baik tahun berikutnya," tambahnya.

Mengenai proses seleksi dan kendala yang dialami selama proses berlangsung, Kepsek yang akrab dengan wartawan itu menyebutkan bahwa kendala pasti ada tapi tidak jadi penghambat seluruh rangkaian proses.

"Untuk proses SPMB SMAN Plus Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 tidak terlalu ada hambatan, namun dalam pelaksanaan tes akademik terkadang laptop calon peserta didik mengalami error tetapi segera dapat diatasi oleh panitia dengan meminjamkan laptop yang memang telah di sediakan oleh panitia," sebutnya.

Kekhawatiran yang mendalam dari semua rangkaian tes tersebut, sebut Edi Sutonon, adalah ketika lampu mati pada saat pelaksanaan tes akademik, karena walaupun ada genset yang standby di sekolah, tetapi butuh waktu lagi untuk mempersiapkannya dan itu tentu akan menggeser sesi dan waktu pelaksanaannya.

"Tetapi Alhamdulillah tahun ini PLN men-support kita karena kami juga bersurat agar diprioritaskan pelaksanaan tes CBT SPMB SMAN Plus Provinsi Riau dan Alhamdulillah memang selama dua hari pelaksanaan tes potensi akademik CBT dan tiga hari pelaksanaan rangkaian tes lainnya semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala mati lampu," ungkapnya dengan rasa bangga.

"Alhamdulillah pelaksanaan SPMB SMAN Plus Provinsi Riau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita lebih siap dalam hal menjadwalkan semua tahapan tes. Kalau tahun sebelumnya memang semua terkesan mendadak karena ada perubahan tempat pelaksanaan tes kesehatan dan psikotes pada saat jadwal dan rangkaian pelaksanaan tes telah di release kepada calon peserta didik," katanya lagi.

Tahun ini menurut Edi Sutono, panitia memang sudah beritahukan sejak awal bahwa pelaksanaan tes kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Untuk jumlah pendaftar dijelaskan Edi Sutono, bahwa tahun sebelumnya sebanyak 1.365 orang, sementara jumlah pendaftar tahun ini sebanyak 1.040 orang .

"Memang tahun ini ada penurunan jumlah pendaftar karena tahun ini juga kita menaikkan nilai rata-rata rapor persemester mereka," ucapnya.

Tahun sebelumnya nilai rata-rata rapor persemester 83 dan tidak ada nilai rapor mata pelajaran umum di bawah 80. Sementara tahun ini dinaikkan menjadi nilai rata-rata rapor persemester 87 dan tidak ada nilai rapor untuk pelajaran umum dibawah 85.

"Hal inilah yang menyebabkan penurunan jumlah pendaftar SPMB SMAN Plus Provinsi Riau tahun ini. Tetapi justru kami panitia juga sangat terkejut ternyata animo dan peminat untuk masuk SMAN Plus Provinsi Riau masih sangat besar walaupun syarat nya semakin kita perketat," tambahnya.

Lanjutnya, Edi Sutono juga menceritakan kilas hasil wawancara calon peserta didik yang sudah mereka laksanakan. Kesimpulan sementara, katanya, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan adalah bahwa calon peserta didik memilih boarding school karena mereka memang ingin belajar mandiri dan menjadi generasi tangguh yang mempunyai daya juang tinggi, disiplin, kompetitif dan terhindar dari gadget yang saat ini dapat menimbulkan kecanduan yang luar biasa.

"Sebagian juga menyatakan bahwa memilih SMAN Plus Provinsi Riau karena masukan dari orang tua agar belajar ditempat sekolah yang bagus dan telah menghasilkan lulusan yang luar biasa baik di bidang pemerintahan, akademik, swasta maupun bidang militer dan kepolisian," ungkap Edi Sutono.

Dijelaskan Edi Sutono, walaupun SMA Negeri Plus Provinsi Riau bukan Pesantren dan hanya sekolah umum tetapi seluruh aktivitas bagi yang muslim tetap sama dengan pesantren.

"SMA Negeri Plus Riau tetap berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang mempunyai akademik yang bagus berkarakter disiplin berdaya juang tangguh dan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa," tegasnya.

Diakhir wawancara Edi Sutono mengingatkan bahwa setelah proses dan tahapan seleksi dilaksanakan maka tibalah saatnya bagi calon peserta didik dan orang tuanya menunggu hasil pengumuman tahap akhir tanggal 25 April 2026 nanti.

"Orangtua sebenarnya juga sudah mendengar bagaimana tingkat kesulitan berbagai tes yang dilaksanakan karena kami yakin dan percaya bahwa calon peserta didik setelah mengikuti tes pasti akan ditanya oleh orang tuanya bagaimana soal soalnya, mudah atau sulit, bisa atau tidak. Anak pada saat itu pasti telah menjawab dengan jujur. Dari situ dapat kita menyimpulkan bahwa yang berhak lulus karena memang bagus dan terbaik pasti akan lulus dan berhasil menjadi siswa siswi SMAN Plus Riau begitu juga sebaliknya yang belum maksimal dan belum berhasil tidak perlu berkecil hati karena SMAN Plus Riau hanya salah satu sekolah tempat belajar, masih banyak sekolah lain untuk anak anak kita mengembangkan potensi dirinya," terangnya panjang lebar.

Dijelaskan kembali oleh Edi Sutono, kuota penerimaan peserta didik SMAN Plus Riau berdasarkan ketersediaan anggaran makan minum dari Pemerintah Provinsi Riau bukan dari jumlah rombel yang tersedia Selain itu juga ketersediaan asrama bagi calon peserta didik baru. Tahun ini Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan makan minum calon peserta didik SMAN Plus Riau sebanyak 200 orang.

"Maka 200 orang inilah yang akan kita terima dan tidak ada sistem cadangan," tutupnya.*

Sigalingging