"Kalau ada yang bilang saya gampang cari donasi Rp100 juta, itu tidak benar sama sekali. Angka itu tidak ada, tidak pernah ada pembicaraan maupun perencanaan seperti itu. Kalau ada pernyataan saya yang seperti itu, mana buktinya? Sudah saya tantang yang menyampaikan itu untuk membuktikan, tapi tidak bisa ditunjukkan," tegas Edi saat dikonfirmasi.

Edi Sutono mengatakan bahwa pelaksanaan LKBB Komando 2026 berjalan atas dukungan bersama dan pengelolaan yang wajar, bukan dengan jumlah donasi yang tidak masuk akal. Kegiatan ini merupakan agenda rutin unggulan sekolah yang disiapkan secara bertahap dan transparan.

Terkait perlakuan terhadap awak media, Edi menegaskan tidak ada diskriminasi. Belasan rekan media yang hadir sejak awal acara pembukaan semuanya diperlakukan sama, menerima bantuan transportasi berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 per orang.

Pihak sekolah menegaskan tidak ada kebijakan maupun praktik membeda-bedakan perlakuan terhadap awak media. Semua yang hadir sejak proses pembukaan diperlakukan secara setara.

Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang fungsi pers itu sendiri. Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, menyoroti adanya kecenderungan pemberitaan yang tidak berimbang, seolah-olah diarahkan untuk menjatuhkan pihak tertentu ketimbang menyampaikan fakta secara utuh.

"Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki tugas utama mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan berimbang kepada masyarakat. Bukan sebaliknya — menyusun narasi sepihak, menyebarkan angka yang tidak dapat dibuktikan, lalu mengirimkannya ke berbagai pihak seolah itu sudah menjadi kebenaran yang sah," ujar Munazlen.

Ia menegaskan fungsi media sebagai kontrol sosial bukan berarti bebas menuduh tanpa dasar. Mengawali, mengkritisi, dan mengawasi kinerja lembaga publik adalah tugas mulia, namun tetap harus berjalan di atas koridor kebenaran, bukti, dan keadilan. Menjatuhkan nama baik seseorang atau lembaga melalui informasi yang belum terverifikasi justru merusak kepercayaan publik terhadap profesi pers itu sendiri.

Munazlen mengingatkan seluruh rekan wartawan untuk kembali memahami dan menjalankan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik secara luas dan mendalam.

"Kode Etik Jurnalistik bukan sekadar tulisan di dinding redaksi. Pasal 1 menegaskan Wartawan Indonesia bersikap mandiri, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2 menyatakan Wartawan Indonesia menolak menyalin dan menjiplak, serta tidak memanfaatkan jurnalistik untuk keuntungan pribadi atau golongan. Pasal 3 mewajibkan hak jawab dan bantahan diberikan secara proporsional," paparnya.

Artinya, sebelum menulis dan menyebarkan tuduhan, seorang wartawan wajib memverifikasi setiap fakta dan angka yang diterima, mencari konfirmasi dari semua pihak yang terkait, menyajikan berita secara berimbang, serta tidak membiarkan kebencian, kepentingan pribadi, atau tekanan mengubah isi berita.

"Jika ada kekurangan yang ingin diketahui, turunlah ke lapangan, bicaralah kepada Kepala Sekolah, tanyakan kepada komite, konfirmasikan kepada pihak terkait. Jangan membangun kesimpulan di ruang tertutup lalu menyebarkannya sebagai kebenaran. Itu bukan jurnalisme, itu penyebaran informasi yang menyesatkan," tegas Munazlen.

Forwadik Riau menegaskan tidak ada pihak yang kebal dari pengawasan. Sekolah, pejabat, maupun lembaga publik wajib diawasi. Namun pengawasan itu harus dilakukan dengan cara yang benar: berdasarkan bukti, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk diperiksa kembali.

"Angka Rp100 juta yang disebutkan, di mana buktinya? Siapa yang menyetujui, siapa yang mengelola, ke mana disalurkan? Jika memang ada, tunjukkan dokumennya. Jika tidak ada, berarti itu rekayasa. Dan rekayasa bukanlah bahan berita," tegas Munazlen.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Pemberitaan yang baik mengedepankan pencarian kebenaran, bukan mencari kawan atau lawan. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas, bukan terpecah belah oleh berita yang saling bertentangan.

Sementara itu, LKBB Komando 2026 tetap berlangsung lancar dan diikuti 55 pleton dari berbagai SMA, SMK, dan MAN se-Provinsi Riau. Kegiatan dijadwalkan berakhir sesuai jadwal, membawa semangat kedisiplinan dan persatuan bagi generasi muda Riau.*

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1477/bantah-tuduhan-donasi-rp100-juta-edi-sutono-pelaksanaan-lkbb-komando-2026-atas-dukungan-bersama-dan-pengelolaan-yang-jelas/ Demi Kelancaran Pemeriksaan Oleh Inspektorat, Forwadik Riau Desak Plt Gubernur Nonaktifkan Kepsek SMA Negeri 1 Pekanbaru Mon, 14 Sep 2026 20:24:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, mendesak Plt Gubernur Riau S F Hariyanto segera menerbitkan surat keputusan penonaktifan sementara Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru, Dra. Baini M.Pd, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Riau terkait dugaan pungutan liar sebesar Rp320 ribu per siswa.

Desakan ini merujuk pada preseden yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Oktober 2025, di mana Kepala SMK Negeri 3 Pekanbaru Mairustuti langsung dinonaktifkan melalui SK No. KPTS.1092/2025 saat sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pungli dan pelanggaran disiplin. Bahkan Gubernur Riau saat itu secara tegas memerintahkan penonaktifan agar pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan .

"Jika Kepsek SMK 3 dinonaktifkan saat sedang diperiksa, mengapa Kepsek SMA 1 yang juga sedang disidik Inspektorat justru dibiarkan tetap menjabat? Ini ketidakadilan dan ketidakkonsistenan kebijakan yang sangat mencolok," tegas Munazlen Nazir, Senin (14/9/2026).

Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau terhadap SMA 1 Pekanbaru terkait dugaan pungutan berkedok kegiatan Bela Negara dan psikotes sebesar Rp320 ribu per siswa dikonfirmasi langsung oleh penyidik Inspektorat Dikky pada Kamis (10/9/2026). Kabid SMA Disdik Riau Beni Febrianto juga membenarkan pungutan tersebut tidak disetujui pihaknya.

Forwadik menilai keberadaan Kepsek yang sedang disidik tetap menjabat berpotensi menghambat proses pemeriksaan, mengintimidasi saksi, serta mempengaruhi transparansi hasil penyelidikan.

"Penonaktifan sementara bukan berarti bersalah, melainkan langkah administratif agar pemeriksaan berjalan objektif. Ini sudah menjadi standar yang diterapkan pada kasus SMK 3 tahun lalu. Mengapa harus berbeda perlakuan untuk SMA 1?" tambah Munazlen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya yang menandatangani penonaktifan Kepsek SMK 3 tahun lalu, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait nasib Kepsek SMA 1 Pekanbaru.

Forwadik meminta Gubernur Riau segera mengambil keputusan tegas, tanpa menunggu hasil akhir pemeriksaan, demi menjaga kredibilitas pengawasan dan keadilan bagi seluruh pihak.

Forwadik

Editor: Sigalingging

Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara, Tuhu Bangun, menyampaikan hal tersebut pada Kamis (9/9/2026) dalam rangka meluruskan sejumlah pemberitaan di beberapa media terkait kebijakan pemutusan KSO yang dilakukan perusahaan.

Menurut Tuhu, keputusan penghentian KSO merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan tata kelola perkebunan. Ia menyebut terdapat sejumlah persoalan yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menghentikan pola kerja sama tersebut.

"Pola kita memutus KSO karena tidak ada target produksi," ujar Tuhu.

Selain itu, Tuhu bangun yang juga di juluki Gus Tuh setelah tugas di surabaya jawa timur bersama Gus kikin tebu ireng jombang menyebut penerima KSO dalam praktiknya dapat menjadi agen besar. Ia juga menyoroti kondisi tanaman kelapa sawit dan areal kebun yang menurutnya tidak terpelihara secara optimal.

"Tanaman kelapa sawit hancur karena hanya diperkosa pokok sawitnya, sedangkan areal tidak dibabat atau dibersihkan," ungkapnya.

Tuhu bahkan menyebut perubahan kebijakan tersebut membuat pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan dengan pola KSO merasa terganggu.

"Kebijakan pemutusan KSO menjadi vendorisasi dan pengelolaan sementara membuat mafia KSO menggelepar," ujarnya.

Tuhu menjelaskan, setelah pola KSO dihentikan, Agrinas Palma Nusantara menerapkan beberapa mekanisme pengelolaan baru.

Pertama, mitra vendorisasi pekerjaan, yang meliputi pekerjaan tunas, panen, pembersihan gawangan hingga pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS).

Kedua, kemitraan dengan koperasi masyarakat yang ada. Pola ini menjadi salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan perkebunan.

Ketiga, pengelolaan lahan sementara untuk memastikan aset perusahaan tetap terjaga selama proses penataan berlangsung.

Menurut Tuhu, pengelolaan sementara tersebut penting untuk memastikan tanaman tidak dicuri maupun dirusak serta menjaga TBS agar tidak dicuri atau dijarah ketika masih berada di pokok tanaman.

Target Produksi Menjadi Kewajiban Mitra

Salah satu perubahan utama dalam pola pengelolaan baru adalah penerapan target produksi yang wajib dicapai oleh mitra.

Tuhu menegaskan, setiap mitra yang terlibat memiliki kewajiban produksi dan hasil pencapaiannya untuk wajib dilaporkan kepada Agrinas.

"Program ini semuanya ada target. Ada kewajiban produksi mitra yang wajib dicapai untuk dilaporkan kepada Agrinas," jelasnya.

Dengan sistem tersebut, perusahaan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mitra berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Agrinas Hadir untuk Rakyat

Diakhir penjelasannya, Tuhu Bangun menegaskan bahwa keberadaan Agrinas harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga aset dan kekayaan negara.

"Agrinas hadir bermanfaat untuk rakyat, meningkatkan perekonomian kerakyatan yang berkelanjutan. Agrinas hadir mendukung Asta Cita Bapak Presiden RI guna swasembada pangan, energi dan air." tuturnya.

Menurutnya, Agrinas merupakan kekayaan negara yang harus diselamatkan dan dijaga keberlangsungannya melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara benar dan sesuai ketentuan.

"Agrinas adalah kekayaan negara yang harus diselamatkan keberlangsungannya dengan tata kelola GCG secara benar sesuai ketentuan," tegas Tuhu.

Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders untuk bersama-sama mendukung langkah pembenahan yang dilakukan Agrinas.

"Saya memohon kepada seluruh stakeholders, kiranya bersama Agrinas melawan kepentingan besar yang menghambat keputusan pemerintah dalam meningkatkan kekayaan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Tuhu Bangun mengakhiri penyampaiannya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen manajemen Agrinas Palma Nusantara untuk melakukan penataan pola pengelolaan perkebunan dengan sistem yang lebih terukur, memiliki target produksi, menjaga aset negara serta membuka ruang kemitraan yang lebih luas bagi masyarakat.

Editor: Sigalingging

Modus pungutan yang dilaporkan orang tua siswa menunjukkan pola yang jelas, uang dipungut sejak bulan Juli 2026, sementara surat persetujuan tertulis dari orang tua baru diberikan tiga hingga empat hari yang lalu, atau sekitar dua bulan setelah dana masuk ke kas. Menurut Munazlen, praktik ini bukan sekadar ketidakberesan administrasi, melainkan pelanggaran terstruktur terhadap prinsip iuran sukarela yang diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan.

"Memungut uang terlebih dahulu, baru meminta tanda tangan persetujuan belakangan, itu bukan iuran sukarela, itu adalah pemaksaan. Persetujuan harus mendahului pengumpulan dana, bukan menyusul setelah uang berada di tangan. Jika orang tua sudah terlanjur membayar, maka dokumen yang diserahkan belakangan bukan lagi persetujuan, melainkan sekadar legitimasi atas pungutan yang sudah terjadi," tegas Munazlen Nazir dalam pernyataan persnya, Kamis (3/9/2026).

Berdasarkan data yang dikumpulkan Forwadik Riau, setiap siswa kelas X dipungut berbagai biaya dengan nominal tetap. Mengatasnamakan kegiatan Bela Negara dan Psikotes dipungut Rp320.000, iuran paguyuban Rp385.000, uang kas kelas Rp240.000, iuran ekstrakurikuler PMR Rp190.000, ditambah dugaan selisih harga seragam sebesar Rp400.000. Secara keseluruhan setiap siswa dipungut lebih dari Rp1,5 juta. Dengan jumlah sekitar 40 siswa per kelas, total dana yang terkumpul mencapai puluhan juta rupiah.

Kegiatan Bela Negara yang menjadi alasan utama pungutan hingga kini belum terlaksana dan terus diundur, namun uang belum dikembalikan kepada orang tua.

"Menetapkan nominal pasti yang wajib dibayar semua siswa sudah bertentangan dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2019 tentang Komite Sekolah. Iuran bersifat sukarela, tidak boleh ditetapkan dalam jumlah tetap dan tidak boleh mengikat. Apalagi jika diancam dengan penurunan nilai, ini sangat tidak etis, melanggar UU Perlindungan Anak, dan menjadikan anak sebagai alat tekanan kepada orang tua," jelas Munazlen.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan uang paguyuban untuk gratifikasi guru serta dugaan rencana pungutan studi tour di akhir tahun yang bertentangan dengan larangan Kementerian Pendidikan terhadap perjalanan wisata yang bukan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

"Uang yang dikumpulkan harus transparan, rinci, dan digunakan sesuai tujuan yang disepakati. Jika kegiatan tidak berjalan, seluruh uang wajib dikembalikan secara utuh tanpa syarat dan tanpa penundaan. Menahan dana yang tidak digunakan untuk tujuan yang disepakati dapat diduga sebagai penggelapan sesuai Pasal 382 KUHP," tambahnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru, Baini, menyatakan pihaknya hanya memungut Rp320 ribu untuk biaya pelaksanaan kegiatan Bela Negara berupa inaugurasi bagi peserta baru. Namun hingga saat ini kegiatan tersebut belum terlaksana.

Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Pekanbaru adalah sekolah yang memiliki prestasi sangat gemilang di bidang ekstrakurikuler. Unit Palang Merah Remaja (PMR) sekolah ini secara konsisten meraih Juara Umum tingkat Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau, meraih juara pertama lomba pertolongan pertama pada kecelakaan dan penanganan gawat darurat, serta telah mendapatkan akreditasi kategori Emas dari PMI Pusat. Unit ini juga rutin menjadi penyelenggara donor darah sukarela dan terlibat aktif dalam penanganan bencana lokal.

Di bidang Pramuka, SMA Negeri 1 Pekanbaru juga tidak kalah membanggakan, meraih Juara Umum Raimuna Cabang Pekanbaru maupun Raimuna Daerah Provinsi Riau, serta rutin mengirimkan wakil ke Raimuna Nasional. Gugus Depan sekolah ini terakreditasi Utama — kategori tertinggi dari Kwartir Nasional — dan telah mencetak banyak anggota meraih penghargaan Pramuka Garuda.

Namun menurut Forwadik, prestasi gemilang sekolah tidak serta-merta membenarkan kebijakan memungut uang dari orang tua murid dengan cara yang melanggar aturan.

Terakhir, Munazlen mengajak seluruh orang tua siswa di Riau untuk tidak takut melaporkan setiap bentuk pungutan yang dipaksakan, tidak transparan, atau tidak sesuai aturan.

"Orang tua berhak tahu ke mana uang mereka pergi, berhak menyetujui atau menolak, dan berhak mendapatkan pengembalian penuh jika kegiatan tidak terlaksana. Jangan diam saja. Laporkan ke Dinas Pendidikan, ke Forwadik, atau ke pihak berwajib. Kami siap mendampingi dan memperjuangkan hak Bapak/Ibu sekalian," pungkasnya.

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1474/forwadik-desak-disdik-lakukan-tindakan-terkait-pungutan-berkedok-iuran-di-sma-negeri-1-pekanbaru/ Ketua FPII Kuansing Resmi Laporkan Oknum Wartawan Terkait Pemberitaan Mon, 31 Aug 2026 18:21:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Kuansing/Riau -Tindakan tegas diambil oleh Ketua Koordinator Wilayah (Korwil ) Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Kuantan Singingi, Rusman. Tidak terima namanya dicatut dan dimanfaatkan dalam pemberitaan bohong tanpa mekanisme konfirmasi, Rusman resmi melaporkan pengelola media siber dan oknum wartawan ke Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi. Laporan tersebut melingkupi dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), hingga pelanggaran hak cipta.

​Langkah hukum ini dipicu oleh penyebaran narasi opini sepihak yang merugikan reputasi pribadi maupun Organisasi FPII. Selain menyajikan data yang bertentangan dengan fakta di lapangan, publikasi tersebut disinyalir menggunakan foto personal tanpa izin serta menutupi legalitas redaksi untuk menghindari jerat hukum.

​"Ini bentuk ketidak pahaman oknum jurnalisme yang sangat merusak integritas profesi pers. Pencatutan nama tanpa konfirmasi dan penyebaran berita yang tidak mutakhir adalah bentuk kejahatan informasi. Kami menuntut keadilan dan meminta Polres Kuansing bertindak cepat serta transparan memproses seluruh oknum yang terlibat," U
ungkap Rusman.

​Perbuatan oknum penyaji berita dan pengelola media siber tersebut dinilai menabrak aturan hukum dan etika profesi secara berlapis yaitu:
1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) & UU Pers
2. Penerbitan Berita Tanpa Konfirmasi: Melanggar Pasal 1 KEJ (kewajiban bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk) serta Pasal 3 KEJ (kewajiban menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi).
3. ​Media Tanpa Alamat Redaksi yang Jelas: Melanggar Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan perusahaan pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Media yang menyembunyikan identitas redaksi terindikasi kuat sebagai media ilegal.
4. ​Pelanggaran Ranah Hukum Pidana & UU ITE
5. ​Pencemaran Nama Baik & Fitnah: Terancam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun, Pasal 311 KUHP tentang fitnah dengan ancaman pidana hingga 4 tahun, serta Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana hingga 6 tahun.
6. ​Penggunaan Foto Tanpa Izin: Penayangan foto tanpa izin melanggar Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (ancaman pidana 1 hingga 4 tahun) serta Pasal 12 jo. Pasal 115 UU Hak Cipta terkait penggunaan wajah tanpa persetujuan dengan sanksi denda hingga Rp500.000.000.

7. ​Indikasi Penggelapan Identitas dan Pidana Umum. Penyembunyian alamat redaksi secara sengaja untuk menghindari tanggung jawab hukum atau menjalankan modus tertentu berpotensi diseret ke ranah pidana umum, yakni Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

​Melalui laporan resmi ini, FPII Kuansing mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan media tersebut dan oknum yang terlibat guna menjaga marwah pers serta memberikan efek jera terhadap kejahatan informasi.

FPII Korwil Kuansing

Editor: Sigalingging

Dana sebesar Rp 45,9 miliar, hak hidup dari sekitar 4.100 hingga 4.300 guru SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Riau, seharusnya sudah masuk rekening sejak awal Agustus. Hingga akhir bulan, uang itu masih terkunci di sistem BRKS. Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya sudah menegaskan secara terbuka: masalahnya murni di BRKS, bukan dari data, verifikasi, atau anggaran dari pusat. Artinya, uangnya sudah ada, hanya saja manajemen di bawah Helwin Yunus tidak mampu menyalurkannya tepat waktu.

Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir mengatakan, menyalurkan dana pembayaran rutin ribuan rekening setiap bulan adalah pekerjaan paling rutin, paling sederhana, dan paling mendasar bagi bank penyalur. Jika tugas yang berulang setiap bulan selama bertahun-tahun ini tiba-tiba gagal sejak Helwin Yunus menjabat sebagai Plt Dirut, maka tidak perlu analisis rumit untuk menyimpulkan: kepemimpinannya lemah, perencanaan buruk, dan pengawasan tidak berjalan.

"Perubahan sistem adalah urusan internal bank yang harus direncanakan berbulan-bulan sebelumnya dan dijadwalkan di luar masa pembayaran. Jika sampai menghambat hak ribuan guru selama berminggu-minggu, itu bukan sekadar kesalahan teknis, itu kelalaian besar yang menunjukkan ketidakmampuan memimpin. Tugas termudah saja gagal, bagaimana kita percaya ia mengelola dana triliunan rupiah?" tegas Ketua Forwadik Riau Munazlen Nazir.

Selama bertahun-tahun TPG selalu cair tepat waktu. Baru sejak Helwin Yunus memegang kendali operasional tertinggi, pembayaran rutin ini berantakan. Ini bukan kebetulan, ini adalah cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan yang ada.

Munazlen Nazir kemudian menjelaskan bahwa kepemimpinan Helwin Yunus ini sudah menjadi sorotan publik sejak awal dia menjabat Plt Dirut.

"Kisruh penunjukan Helwin Yunus sejak awal sudah penuh kecurigaan. Ia hanya mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pembiayaan, namun secara mendadak diangkat menjadi calon Direktur Utama tanpa pernah mengikuti seleksi khusus jabatan tersebut. Hasil RUPS-LB yang menetapkannya pun dibatalkan total karena melanggar aturan OJK dan Kemendagri. Namun ironisnya, di rapat pembatalan itulah ia justru ditunjuk sebagai Plt Dirut," papar Munazlen.

Munazlen Nazir menambahkan, dugaan ketidakmampuan itu terbukti secara nyata di lapangan yakni tidak mampu menjadwalkan pemeliharaan sistem di luar masa pembayaran yang sudah diketahui sejak lama. Tidak menyediakan jalur darurat agar pembayaran tetap berjalan saat sistem utama bermasalah. Tidak mampu berkomunikasi secara terbuka kepada ribuan guru yang menunggu haknya. Tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang layak untuk jabatan Dirut.

Ditambahkannya, selama dana Rp45,9 miliar tertahan di sistem BRKS selama berminggu-minggu, bank secara otomatis memperoleh tambahan likuiditas yang bisa diputar untuk keuntungan bisnis. Sementara itu, ribuan guru terpaksa menunda bayar cicilan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan pokok. Ini adalah ketidakadilan yang terjadi karena ketidakmampuan satu orang memimpin.

"Kalau tidak mampu mengelola pembayaran rutin yang sudah berjalan bertahun-tahun, maka Helwin Yunus tidak layak memimpin BRKS. Titik. Kompetensi tidak bisa dibohongi — hasilnya terlihat jelas. Kalau tugas paling dasar saja gagal, maka ia harus mundur atau diganti," tegas Munazlen Nazir.

Penunjukan yang penuh kecurangan prosedur akhirnya melahirkan kinerja yang penuh kegagalan. Keterlambatan TPG Agustus 2026 adalah bukti paling nyata, Helwin Yunus tidak kompeten memimpin BRKS. Ia diangkat melewati jalur yang tidak benar, tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang memadai, dan kini terbukti tidak mampu menjalankan fungsi paling dasar bank. Jika DPRD Riau, Pemegang Saham, maupun OJK masih ragu menilai kelayakannya, lihat saja ribuan guru yang belum menerima haknya. Itulah jawaban yang paling jujur.

Forwadik Riau mendesak pemegang saham dan OJK meninjau ulang kelayakan Helwin Yunus menjabat sebagai pimpinan BRKS. Jika tidak mampu menjamin pembayaran tepat waktu, maka orang yang tidak kompeten harus mundur dan memberi kesempatan kepada yang mampu.

Forwadik

Editor: Sigalingging

Laporan tersebut dilayangkan karena pihak SHP menilai terdapat aktivitas pemetaan udara dan pemotretan udara menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang dilakukan di wilayah yang menjadi objek kepentingan Pabrik Kelapa Sawit. Aktivitas tersebut disebut dilakukan tanpa izin dari pihak perusahaan selaku pemilik objek maupun tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Penasehat Hukum, Tommy Freddy Manungkalit, dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di kawasan Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026), mengatakan pihaknya memilih menempuh jalur hukum karena penggunaan drone tersebut dinilai telah merugikan kepentingan kliennya.

Menurut Tommy, pemetaan atau pemotretan udara terhadap objek milik kliennya bukan sekadar persoalan pengambilan gambar dari udara. Menurutnya, terdapat aturan yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan ruang udara, termasuk aktivitas pesawat udara tanpa awak atau drone.

"Perusahaan klien kami sangat dirugikan, karena Yayasan Riau Madani melakukan pemetaan udara atau pemotretan udara secara ilegal dan sudah melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara serta Pasal 2 juncto Lampiran halaman 14 dan 15 pada huruf i dan huruf j Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) di Ruang Udara," ujar Tommy.

Tommy menjelaskan, pihaknya juga melihat adanya persoalan hukum lain yang membuat tindakan tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Sebab, Pabrik Kelapa Sawit klien kami dan Yayasan Riau Madani saat ini disebut sedang terlibat dalam sengketa yang tengah berproses di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

Sengketa tersebut telah terdaftar dengan Perkara Perdata Nomor 125/Pdt.Sus-LH/2026/PN.Prp. Dalam kondisi demikian, menurut Tommy, penggunaan hasil pemotretan udara sebagai bagian dari bukti dalam perkara harus dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, termasuk bagaimana bukti tersebut diperoleh.

"Bukti surat yang mereka ajukan merupakan foto pabrik kelapa sawit milik klien kami yang menggunakan drone tanpa izin dari klien kami maupun pemerintah," kata Tommy.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan teknologi drone maupun pemanfaatannya untuk berbagai kebutuhan. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus tetap mengikuti ketentuan hukum, terutama apabila objek yang direkam berada di wilayah yang berkaitan dengan hak dan kepentingan pihak lain.

Menurut Tommy, penggunaan drone untuk melakukan pemetaan atau pemotretan udara tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada aturan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengoperasikan pesawat tanpa awak, termasuk menyangkut wilayah udara dan objek yang menjadi sasaran pengambilan gambar.

Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah udara tanpa memiliki izin dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikenakan sanksi pidana.

"Setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah udara tanpa memiliki izin dan atau tidak sesuai peruntukan dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, SHP kemudian memilih melaporkan Yayasan Riau Madani ke Polda Riau. Tommy berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan penggunaan drone tanpa izin tersebut.

"Kita melaporkan Yayasan Riau Madani ke Polda Riau agar tidak sesuka hati melakukan pemetaan atau pemotretan udara tanpa izin dan melanggar wilayah hak privasi. Jadi, semuanya ada aturan main dan tata cara penggunaan drone, bukan seenaknya saja apalagi untuk kepentingan pribadi," tegas Tommy.

Ia menambahkan, laporan tersebut sekaligus menjadi bentuk upaya hukum dari pihak perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan kliennya. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diikuti dengan kepatuhan terhadap regulasi sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

"Kami harap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan memproses laporan kami," ujarnya.

Tommy juga menekankan bahwa pihaknya menyerahkan proses penanganan laporan tersebut kepada Polda Riau. SHP, kata dia, siap memberikan dokumen maupun bukti-bukti yang diperlukan apabila nantinya diminta oleh penyidik dalam rangka proses pemeriksaan.

Sementara itu, pihak Pengurus Yayasan Riau Madani belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan awak media ke nomor Hp 0811 1666 xxx atas nama Surya Dharma Hasibuan terkait laporan yang dilayangkan Simanungkalit Huang & Partners Law Firm (SHP) ke Polda Riau. Hingga berita ini ditulis,

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi Yayasan Riau Madani untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan drone, pemetaan udara, pemotretan objek, serta laporan hukum yang dilayangkan SHP kepada Polda Riau. *

Editor: Sigalingging

Dua Skema Pungutan yang Ditetapkan Sekolah

Berdasarkan dokumen yang beredar, sekolah menetapkan dua jalur pembukaan Tabungan Simpel sekaligus biaya administrasi wajib lainnya:

Skema Pertama:
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar, Fotokopi KTP Orang Tua 1 lembar, Fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar
- Setoran Awal: Rp 50.000
- Materai: Rp 10.000
- Kartu Pelajar: Rp 10.000
- Sisa saldo buku: Rp 30.000
- Wajib mencantumkan Email & Nomor HP, berlaku sampai siswa berusia 17 Tahun

Skema Kedua:
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar, Fotokopi KTP Orang Tua, Fotokopi Akte Kelahiran 1 lembar
- Setoran Awal: Rp 100.000
- Materai: Rp 10.000
- Emoney berfungsi sebagai kartu identitas pelajar: Rp 55.000
- Sisa saldo buku: Rp 35.000
- Wajib mencantumkan Email & Nomor HP, berlaku sampai siswa berusia 17 Tahun

Selain itu, sekolah juga memungut uang pustaka yang nominalnya tidak dirinci namun dijadikan syarat mutlak kelengkapan administrasi siswa.

"Katanya pendidikan gratis, tapi kami dipaksa bayar ini-itu dengan angka yang sudah ditentukan sekolah. Kalau tidak lunas, anak kami tidak bisa melengkapi berkas. Ini sudah dilakukan tiap tahun, jadi sudah jadi kebiasaan," ungkap salah satu orang tua siswa yang enggan disebut namanya.

Semua Pungutan Jelas Melanggar Aturan

Seluruh pungutan yang ditetapkan SMAN 5 Pekanbaru masuk kategori pungutan liar yang dilarang keras. Kartu pelajar dalam kasus ini dengan mengadakan emoney sebagai identitas dan uang pustaka adalah fasilitas dasar sekolah yang sudah ditanggung sepenuhnya oleh Dana BOS, sehingga dilarang dipungut dari siswa sesuai Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 Pasal 3.

Pembukaan rekening Simpel beserta setoran awal yang diwajibkan juga melanggar ketentuan, sebab program tabungan siswa murni bersifat sukarela dan tidak boleh dijadikan syarat administrasi sekolah. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 7/DISDIK/2026 secara tegas melarang kepala sekolah maupun komite sekolah memungut dalam bentuk apa pun kepada siswa dan orang tua.

Sementara itu, uang materai yang dipungut juga tidak dibenarkan, karena biaya administrasi dokumen sekolah adalah tanggung jawab operasional sekolah, bukan beban orang tua, sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012.

Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pendidikan menengah wajib diselenggarakan tanpa biaya, serta Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menyatakan seluruh tahapan administrasi siswa baru maupun siswa lama harus gratis.

Forwadik Riau Desak Disdik Tindak Tegas Kepala Sekolah

Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir, menegaskan praktik ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. "Kalau angka sudah ditetapkan sekolah dan dijadikan syarat administrasi, itu bukan lagi sumbangan sukarela — itu pungutan liar terstruktur. Dana BOS SMAN 5 Pekanbaru sudah ratusan juta per tahun, cukup menanggung semua kebutuhan operasional. Tidak ada alasan apa pun membebankan biaya ke orang tua," tegas Munazlen.

Forwadik Riau menuntut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya bersama Kepala Bidang SMA Disdik Riau Beni Febrianto segera menurunkan tim verifikasi, memeriksa Kepala SMAN 5 Pekanbaru Zahar, memerintahkan pengembalian seluruh dana yang dipungut secara melanggar aturan, serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Kabid SMA Disdik Riau, Beni Febrianto mengatakan akan melakukan pengecekan ke pihak SMA 5 Pekanbaru. Sementara Kepala SMA 5 Pekanbaru saat akan ditemui di sekolah justru beralasan sedang rapat dengan inspektorat.

Orang tua siswa berharap pihak berwenang tidak menutup mata terhadap praktik pungutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. (*)

Sigalingging

Sebagai Kepala Sekolah yang baru dilantik pada 26 Mei 2026, Ngatno memberikan klarifikasi kepada publik prihal sorotan publik ke SMAN 1 Sinaboi sebelum ia bertugas disana.

Ngatno menyampaikan untuk diketahui bersama SMAN 1 Sinaboi, dahulunya dipimpin oleh Risma, selama lebih kurang 3 tahun.

"Saya mulai menjabat kepsek SMA Negeri 1 Sinaboi, TMT 26 mei 2026 dilantik di Gedung Srindit jalan Diponegoro Pekanbaru", ucapnya, Kamis (20/08/2026) via sambungan seluler.

Setelah pelantikan dan SK Kepala Sekolah terbit barulah Ngatno datang ke SMAN 1 Sinaboi, bersama ibu pengawas sekolah yaitu ibu Sri Wahyuni, M.Pd.

"Saya telepon Bu Risma dihadapan Pengawas, untuk mengagendakan sertijab, saat itu telepon Bu Risma berdering, namun tidak dijawab, saya coba lewat whatshapnya, selang beberapa saat dibalas dengan pesan, "saya dahulunya juga tidak ada sertijab, saya datang sendiri aja" (pesan wa dari Bu Risma), lalu saya balas kembali dengan narasi, "ok lah Bu, saya akan lanjutkan aja dengan bersilahturahmi dengan majelis guru", terang Ngatno.

Selanjutnya Ngatno, masuk bertugas melaksanakan tugas yang diembannya sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Sinaboi pada awal Juni 2026, sampai saat ini. Setelah aktif Ngatno mencari tahu semua hal prihal keadaan sekolah.

"Saya tanyakan ke admin Sigma, kenapa Bu Risma tak masuk ngajar, lalu admin menjawab bahwa Bu Risma cuti pak selama 2 bulan mulai 19 Mei 2026 s/d 17 Juli 2026, lalu saya lanjutkan pertanyaan lagi apakah cuti Bu Risma sudah diajukan ke Disdik Riau lewat Kacab?", jelasnya.

Setelah mempelajari berkas cuti Bu Risma yang kurang sempurna pengajuannya, Ngatno melaporkan prihal itu ke Disdik Riau lewat Kacab 2.

"Ternyata cuti Bu Risma tidak diketahui oleh Disdik dan Kacab 2, artinya cuti Bu Risma tidak sah menurut regulasi yang telah ditetapkan bagi ASN", ujarnya.

Sebagai Kepsek dan atasan langsung Bu Risma, yang bertanggung jawab disatuan pendidikan SMAN 1 Sinaboi, Ngatno tidak tinggal diam, ia berkoordinasi dengan Disdik Riau.

"Untuk mengantisipasi semua hal, saya berkoordinasi dengan Kacab dan Disdik, lalu saya kirimkan kepada Bu Risma surat resmi yakni SP1, SP2, dan SP3, agar beliau bisa hadir untuk menghadap saya. Hal ini saya lakukan karena SK Bu Risma sampai saat ini resmi tercatat sebagai guru di SMAN 1 Sinaboi", ungkapnya.

Berhubung semua surat panggilan yang sudah disampaikan tidak digubris, persoalan Bu Risma saat ini diproses oleh Disdik Riau

"Karena ke 3 SP itu tidak ditanggapi, Saya buat surat ke Disdik Riau untuk menindaklanjuti masalah Bu Risma ini. Sampai saat ini masih berproses di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan kepada publik Saya berharap agar dapat memilah waktu dan siapa yang bertanggung jawab pada masanya", tutupnya.

Editor: Sigalingging

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif mendukung sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Melalui pemantauan langsung di lapangan, AIPTU Ramadanis, S.H. memastikan pertumbuhan tanaman jagung berlangsung dengan baik, sekaligus memberikan motivasi kepada para petani agar terus meningkatkan semangat dalam mengelola lahan secara produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan hasil panen.

Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan. Kehadiran personel Polsek Panipahan di tengah para petani mencerminkan komitmen Polri sebagai mitra strategis yang siap mendampingi, memberikan dukungan, serta mendorong keberhasilan program-program pemerintah hingga ke tingkat desa.

Melalui langkah sederhana di lahan pertanian, Polri menanam harapan bagi masa depan. Bersama petani, Polsek Panipahan mengawal setiap proses menuju panen yang berkualitas, demi terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Editor: Sigalingging

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak T. Denny Muharpan, SH.,MH berinteraksi langsung dan menyapa Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan pajak daerah di luar hari kerja reguler yang berada di Perumahan Pemda, Jalan Cemara Gading, Kelurahan Tobek Godang.

Berdasarkan jadwal, posko pelayanan dilaksanakan di tiga lokasi yang tersebar di setiap wilayah kerja, yakni di Komplek Pondok Mutiara dan Perumahan Pemda (Kelurahan Tobek Godang) yang masih akan melayani Wajib Pajak hingga hari Minggu, namun untuk lokasi pelayanan di Masjid Ar-Rahman (Kelurahan Perhentian Marpoyan) yang buka sejak Jumat (24/07), hari Sabtu menjadi hari terakhir pelaksanaan pelayanan di lokasi tersebut.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Pekanbaru membuka layanan pajak secara serentak untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan program keringanan pembayaran pajak daerah tanpa harus langsung datang ke kantor UPT ataupun kantor Bapenda Pekanbaru.

Komitmen Bapenda Pekanbaru dalam menghadirkan pelayanan tanpa batas saat hari libur merupakan wujud nyata loyalitas perangkat daerah kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan saat membayar pajak. Fokus utama layanan akhir pekan di sepanjang bulan Juli ini guna merangkul Wajib Pajak yang berada di tengah pemukiman sehingga dapat memanfaatkan Penghapusan Denda 0% Pajak Daerah sebelum jatuh tempo, 31 Agustus 2026.

Melalui terobosan layanan tanpa batas waktu, semoga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya yang semakin cepat, dekat dan efisien, pemenuhan kebutuhan masyarakat dari jam operasional untuk memenuhi kewajiban perpajakan ini tentunya sejalan dengan tergarapnya potensi pajak yang nantinya mampu mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada akhirnya kembali pada pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru untuk kesejahteraan masyarakat. ( Adv)

Editor: Sigalingging

Kegiatan ini dinilai sangat strategis dalam mempersiapkan pemimpin tingkat desa yang tidak hanya paham administrasi pemerintahan, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai luhur budaya Melayu. Acara yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Rohil, Selasa (15/7/2026) di Jalan Kecamatan Batu 6, Bagansiapiapi.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, perwakilan Forkopimda, serta tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Rokan Hilir diwakili oleh Kadis PMK Basri, Anggota DPRD Rohil Herkoni, Ketua Umum DPH LAMR Rohil beserta jajaran pengurus, Inspektur Daerah Rohil, Sarman Syahroni, Camat Bangko Aspri Mulya dan Para Bakal CalonDatuk Penghulu se-Rayon 1 Rohil.

Dalam sambutannya Bupati Rohil H. Bistamam melalui Kadis PMK Basri, menyampaikan permohonan maaf dari Bupati yang tidak bisa hadir secara langsung karena harus menghadiri agenda dinas penting yang bersamaan di Pekanbaru.Dalam pidato yang dibacakannya, Bupati menegaskan bahwa peran seorang Datuk Penghulu sangat krusial di tengah masyarakat, baik sebagai pemimpin formal maupun tokoh adat.

Datuk Penghulu bukan sekadar pemimpin administratif di tingkat kepenghuluan, melainkan pemangku amanah masyarakat yang bertugas menjaga marwah kampung sekaligus menjadi figur teladan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendalami filosofi Adat Bersendikan Syara', Syara' Bersendikan Kitabullah," ujar Basri.

Menghadapi Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Tahap 1 Tahun 2026, Pemkab Rohil menitipkan empat pesan penting kepada seluruh bakal calon untuk mengikuti seluruh rangkaian pembekalan dengan sungguh-sungguh demi memperkaya wawasan adat dan tata kelola desa.Datuk Penghulu mampu berkomitmen menjaga kedamaian wilayah serta menjadikan Pilpeng sebagai ajang demokrasi yang sehat, bersih, dan bermartabat.

Selain itu juga diharapkan dapat mengutamakan semangat kekeluargaan karena perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah proses demokrasi.Penghulu mampu bersinergi dengan Pemerintah daerah secara berkesinambungan demi kemajuan tingkat kepenghuluan dan Kabupaten Rokan Hilir secara luas.

Sebagai penutup, Pemkab Rohil menegaskan komitmennya untuk terus membangun daerah dari tingkat bawah, di mana pemerintahan kepenghuluan menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LAMR Rohil yang terus konsisten merawat dan melestarikan nilai-nilai adat di tengah perkembangan zaman.

Editor: Sigalingging

Acara mingguan ini dilaksanakan atas arahan langsung Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dan didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Agenda tersebut menjadi upaya nyata pemerintah untuk terus mendorong budaya hidup sehat sekaligus menghidupkan ruang publik yang positif bagi warga.

Sejak pagi buta, warga dari berbagai kalangan usia memanfaatkan momen bebas kendaraan bermotor ini untuk berolahraga, mulai dari senam bersama, joging, hingga bersepeda. Selain menjadi ajang menjaga kebugaran dan bersilaturahmi, CFD kali ini juga sukses menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang memadati area kegiatan melaporkan lonjakan omzet yang positif berkat ramainya pengunjung.

Berbagai produk kuliner tradisional, minuman segar, hingga kerajinan tangan laris manis diburu warga. Kehadiran massa yang membeludak ini membuktikan bahwa CFD memiliki fungsi ganda yang sangat efektif. Agenda ini tidak hanya ampuh menjaga kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memberdayakan sektor ekonomi akar rumput pascapandemi.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus konsisten mewujudkan gaya hidup sehat, bangga mendukung produk UMKM lokal, dan meramaikan agenda CFD ini setiap pekannya.

Sampai jumpa di Car Free Day berikutnya.

Editor: Sigalingging

Rombongan yang dipimpin Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Rohil, Tatik Sri Rahayu Bistaman, tiba di Makassar pada Kamis (9/7/2026) untuk mengikuti berbagai agenda nasional yang mempertemukan kader PKK dan pelaku industri kerajinan dari seluruh Indonesia.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran kerajinan nusantara, workshop peningkatan kapasitas kader PKK, parade budaya, hingga pemberian penghargaan kepada kader PKK berprestasi dari berbagai daerah.

Bagi Dekranasda Rohil, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan industri kerajinan, khususnya dalam penerapan strategi pemasaran digital serta inovasi produk guna meningkatkan daya saing UMKM lokal di tingkat nasional.

Ketua TP PKK Rohil, Tatik Sri Rahayu Bistaman, mengaku bersyukur rombongan tiba di Makassar dengan selamat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ia mengajak seluruh kader PKK untuk terus memperkuat implementasi program kerja yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

"Mari kita dukung semangat Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kita juga harus terus mendorong karya para perajin lokal Rokan Hilir agar semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Menurut Tatik, keikutsertaan TP PKK dan Dekranasda Rohil pada ajang nasional ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai inovasi dan pengalaman baru yang dapat diterapkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Rokan Hilir.

Ia juga mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar seluruh agenda yang diikuti berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

"Semoga kehadiran kami membawa manfaat besar bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir, khususnya dalam meningkatkan kualitas program PKK dan pengembangan produk-produk kerajinan lokal," pungkasnya.

Keikutsertaan TP PKK dan Dekranasda Rohil dalam peringatan HKG PKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kader, melestarikan budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM berbasis kerajinan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Editor: Sigalingging

Sejalan dengan tema nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak hari Minggu, 5 Juli 2026, saat orang tua mengantarkan siswa baru masuk ke asrama.

Pada hari kedatangan tersebut, siswa beserta orang tua disambut hangat oleh Kepala SMAN Plus Provinsi Riau, Edi Sutono, M.Pd. Agenda pertama dimulai dengan apel penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi penghormatan asrama.

Pada sore harinya, kegiatan diisi dengan pemotongan rambut bagi siswa putra, lalu ditutup dengan gladi bersih upacara pembukaan MPLS bersama pengurus OSIS.

Upacara pembukaan MPLS yang digelar pada Senin, 6 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh seluruh guru serta tenaga kependidikan.

Dalam sambutannya, Edi Sutono, M.Pd menyampaikan pesan mendalam agar para peserta didik baru terus bertumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkarakter.
"Melalui momentum MPLS ini, mari kita bersama-sama mewujudkan generasi yang Unggul dalam Iman, Mulia dengan Akhlak, dan Tangguh dalam Prestasi.

Namun, prestasi yang hebat tidak akan berarti tanpa lingkungan belajar yang sehat. Oleh karena itu, mari kita gaungkan kembali Gerakan Rukun Sama Teman. Kita berkomitmen penuh untuk menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua yang aman, inklusif, menyenangkan, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk perundungan (bullying).

Di sini, perbedaan adalah warna, dan saling menghargai adalah fondasi kita untuk maju bersama," ujar Edi Sutono, M.Pd.

Rangkaian MPLS ini berlangsung selama lima hari, mulai 6 Juli hingga 10 Juli 2026. Untuk membekali para siswa, sekolah telah menyiapkan berbagai materi yang interaktif dan relevan, di antaranya:
* Pengenalan Kurikulum Merdeka
* Tata Tertib SMA Negeri Plus Provinsi Riau
* Diseminasi materi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (GTKAIH)
* Aku dan Sekolahku (Tur Wilayah Sekolah)
* Pengenalan materi 8 Dimensi Profil Lulusan
* Pengenalan organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
* Eksplorasi Diri: Mengenali Potensi, Adaptasi Lingkungan, dan Akademik
* Keadaban Digital (Internet & Medsos Sehat)
* Edukasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online
* Edukasi Bahaya NAPZA
* Sosialisasi IKA SMAN Plus Provinsi Riau sekaligus Sharing Session bersama Alumni

Melalui kegiatan ini, SMAN Plus Provinsi Riau berharap para siswa baru tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga memiliki mental yang kuat serta karakter yang luhur dalam menempuh perjalanan pendidikan ke depan—menjadi generasi yang Unggul dalam Iman, Mulia dengan Akhlak, dan Tangguh dalam Prestasi.****

Sigalingging

Mencermati kondisi ini, Ketua Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir mengatakan harusnya SPMB ini jadi perhatian serius karena semua pejabat terkait menandatangani Pakta Integritas.

"SPMB masih berlangsung tapi Kadisdik Riau malah pilih berangkat ikut rapat di Batam. Ini terkesan tak bertanggungjawab, karena kebijakan soal SPMB ini masih dipegangnya tanpa mendelegasikan ke Kabid-Kabid yang ada di Disdik," ujar Ketua Forwadik Riau.

Sikap Kadisdik ini dinilainya sebagai pelanggaran etika. "Sebagai seorang pejabat utama Disdik Riau yang notabenenya sedang "baralek" dengan SPMB, dan baru pada tahap pengumuman kelulusan peserta online, tapi Kadisnya malah pergi meninggalkan kantor seolah tak peduli. Pakta Integritas apa itu" sebutnya.

Menurut Ketua Forwadik Riau, sepenting apapun rapat yang diikuti Kadisdik di Batam ini, tentu lebih utama SPMB ini.

"SPMB ini menyangkut masa depan ribuan anak negeri ini, dan ini yang ditinggalkannya," ucap Munazlen tegas.

Disebutkannya juga, mereka sempat menelisik kemana perginya Kedisdik Riau tersebut,

"Infonya, Kadisdik Riau Erisman ini mengikuti rapat dengan Sekdaprov dan beberapa OPD di Batam. Rincian resminya belum dirilis. Tapi, keberangkatan Kadisdik meninggalkan Pekanbaru dianggap sebagai sikap tidak bijaksana dan 'buang badan'," tutur Ketua Forwadik Riau.

Atas kepentingan dunia pendidikan, Ketua Forwadik Riau menilai Kadisdik adalah orang yang tidak kompeten.

"Bukan kali ini saja, sebelumnya Plt Gubri SF Harianto pernah mungkapkan ini saat melantik 328 pejabat baru di akhir Mei 2026 lalu. Berbagai kebijakan Kadisdik dinilai tidak memiliki efek penyelesaian. Bahkan sering justru blunder dan jadi santapan berbagai elemen masyarakat sebagai 'rapor merah' Disdik Riau. Tambah lagi dengan hengkang ke Batam ini," sebutnya.

Ditegaskannya, sudah seharusnya saat ini Kadisdik Riau dan jajaran tetap berada di Pekanbaru.

"Jika ada kendala, ada masalah soal SPMB ini, ada aduan dari masyarakat, ada temuan dan lainnya, mereka siap melayani. Bukannya malah 'lari' pergi dan meninggalkan jajarannya tanpa mampu mengambil kebijakan," ungkap Munazlen yang dulu sempat jadi senior Kadisdik Erisman di Riau Pos.

Selain itu, Forwadik Riau menurut Munazlen Nazir sebelumnya pernah meminta pertemuan dengan Kadisdik untuk mebicarakan beberapa hal soal pendidikan termasuk soal SPMB ini tapi kemudian batal karena Kadisdik beralasan kesibukan menjelang SPMB.

"Harusnya alasan kesibukan SPMB ini tetap bisa kita terima dari Kadisdik ini. Tapi ini sudah puluhan orang mengadu anaknya belum dapat sekolah, tapi Kadisdiknya gak berada di tempat. Nomor ponselnya pun tak ada yang bisa dihubungi," ucap Munazlen.

Bentuk kepeduliannya karena melihat berbagai masalah dan menerima pengaduan dari berbagai pihak soal SPMB, Ketua Forwadik Riau tetap mencari pihak yang diharapkan bisa mengatasi berbagai aduan masyarakat.

Sementara Kabid SMA yang baru dilantik Beni Febrianto mengatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk menerima atau menolak orang meminta bantuan anaknya masuk sekolah.

"Kebijakan sepenuhnya di tangan Kadis, saya tak berani melangkahi beliau," ungkap Beni.

Dengan demikian, Forwadik Riau meminta Plt Gubri untuk segera mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas dan jelas tentang Kadisdik Riau ini, dan tidak hanya 'ngebacot' di podium saja.

"Kami minta, Plt Gubernur Riau, segera copot Kadisdik ini dan ganti dengan pejabat yang lebih kompeten sesuai dengan pidato Bapak di pelantikan tempo hari. Karena urusan pendidikan ini adalah hal yang paling urgen dan patut dapat perhatian lebih dari semua pihak, terutama pemerintah," pungkas Munazlen Nazir.*

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/daerah/1454/forwadik-riau-kritik-kadisdik-riau-yang-pergi-ke-batam-saat-spmb-masih-menyisahkan-persoalan/ Hari Jadi Kota Pekanbaru Ke-242, Semangat Kolaborasi Lahirkan Karya Besar Tue, 23 Jun 2026 19:46:00 +0700+0700 Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Tepat pada tanggal 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun. Hari jadi Kota Pekanbaru ke 242 ini mengusung tema "Berkolaborasi Menjadi Aksi" dan tagline "Pekanbaru KolaborAksi".

Peringatan Hari Jadi ke-242 menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.

Selama lebih dari dua abad, Pekanbaru berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius, berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil meski masa pemerintahan baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan.

Kemajuan Kota Pekanbaru terlihat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha.

Pekanbaru juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu janji kampanye yang telah direalisasikan adalah penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dengan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan perbaikan jalan yang rusak, juga pembangunan jalan mantap, dan penataan drainase, serta penanganan banjir.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah terlaksana sepanjang 7.000 meter, disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di 15 kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir.

Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan yang bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, Gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan sebagai bagian dari program Green City, termasuk melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai teladan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan peluncuran uji coba bus listrik sebagai mode transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota juga menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar untuk meringankan beban biaya keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, berbagai program pemberdayaan UMKM terus diperkuat melalui subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, dan penciptaan wirausaha baru yang turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen.

Peningkatan pelayanan publik terus diperluas melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi unggulan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman), layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke tengah masyarakat. Melalui Mobil AMAN, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelayanan publik menjadi semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata semangat KolaborAksi. Sebanyak 48 rangkaian kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru, memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, olahraga, hingga pelestarian budaya Melayu.

Berbagai program tersebut antara lain penghapusan sanksi administratif (denda) pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu, sunatan massal gratis bagi ribuan anak, serta beragam layanan sosial dan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perayaan HUT ke-242 juga diisi dengan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari, parkir gratis di sejumlah titik, promosi produk UMKM serta penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer yang melibatkan pelaku usaha lokal dan menjadi ikon perayaan tahun ini.

Acara tersebut sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari, antusiasme warga Pekanbaru sangat besar memadati lokasi event dinilai menjadi event yang tersukses dalam beberapa tahun terakhir di luar ekspektasi dari pihak pemko Pekanbaru selaku penyelenggara. Festival Kue Talam Ketan Durian menjadi representasi bagaimana budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keberhasilan Festival Kue Talam Ketan Durian semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang. Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus membuktikan bahwa semangat KolaborAksi mampu melahirkan karya besar yang mengangkat budaya Melayu ke panggung nasional. Penghargaan MURI tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026. (adv)

Sigalingging

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa proses SPMB tahun ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.131/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada jenjang SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2026/2027. Tahapan dimulai dengan aktivasi akun pada 8 Juni 2026, kemudian pendaftaran dan pemilihan sekolah berlangsung sejak 10 hingga 19 Juni 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga penutupan pendaftaran, sebanyak 82.550 akun calon murid telah aktif dalam sistem. Dari jumlah tersebut, tercatat 79.350 calon murid melakukan pendaftaran melalui pilihan pertama. Sebanyak 22.683 calon murid memanfaatkan pilihan kedua setelah keluar dari peringkat pada pilihan pertama, sementara 7.055 calon murid menggunakan kesempatan pilihan ketiga untuk meningkatkan peluang diterima di sekolah tujuan.

Erisman menyebutkan, total daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Riau tahun ini mencapai 101.455 kursi. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah pendaftar yang tercatat dalam sistem.

"Dengan kondisi ini, peluang calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau masih sangat terbuka," jelasnya.

Tidak hanya itu, apabila digabungkan dengan daya tampung sekolah swasta yang mencapai 31.428 kursi, maka total kapasitas penerimaan murid baru di Provinsi Riau mencapai 132.883 kursi. Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah pendaftar yang ada saat ini.

Dinas Pendidikan Riau juga mengingatkan bahwa hasil seleksi SMA dan SMK Negeri akan diumumkan pada 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB melalui portal resmi SPMB Provinsi Riau.
Bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri, pemerintah tetap menyediakan jalur pendidikan melalui SMA dan SMK swasta melalui Program Afirmasi Swasta dengan pembiayaan pendidikan gratis. Pendaftaran jalur ini dibuka mulai 22 hingga 26 Juni 2026 melalui portal resmi SPMB Provinsi Riau.

Pekanbaru dan Dumai Jadi Daerah dengan Persaingan Tertinggi

Data pendaftaran menunjukkan sebaran peminat sekolah negeri di Riau masih belum merata. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah peminat tertinggi. Dari kuota 11.611 kursi, sebanyak 13.340 calon murid telah melakukan pemilihan sekolah. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Dumai yang mencatat 4.569 pendaftar untuk kuota hanya 4.037 kursi.

Sementara itu, sejumlah daerah lain justru masih memiliki daya tampung yang cukup besar dibanding jumlah pendaftar. Kabupaten Kampar misalnya memiliki kuota terbesar sebanyak 13.170 kursi dengan jumlah pendaftar aktif 9.642 orang. Kabupaten Bengkalis menyediakan 11.884 kursi dengan 8.675 pendaftar, sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki 10.337 kursi dengan 6.687 pendaftar.

Menurut Erisman, tingginya konsentrasi pendaftar pada sekolah-sekolah favorit menyebabkan distribusi calon murid belum merata. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan sejumlah SMA dan SMK Negeri belum memenuhi seluruh kuota daya tampungnya meskipun proses pendaftaran telah berakhir.

Rekonsiliasi Sistem Akan Optimalkan Kuota Sekolah

Sesuai jadwal pelaksanaan SPMB, pada 21 Juni 2026 sistem akan melakukan proses rekonsiliasi atau penyesuaian kuota secara otomatis terhadap jalur yang belum terpenuhi setelah seluruh tahapan pendaftaran berakhir.

Melalui mekanisme tersebut, sisa kuota yang belum terisi akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan agar seluruh kursi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon murid di Provinsi Riau.

Selain itu, Dinas Pendidikan Riau juga mengingatkan bahwa masih terdapat kemungkinan sebagian calon murid yang dinyatakan lulus tidak melakukan daftar ulang karena memilih sekolah lain atau alasan tertentu. Jika hal itu terjadi, maka sisa kuota akan diberikan kepada calon murid cadangan berdasarkan urutan peringkat yang telah ditetapkan sistem. Mekanisme tersebut akan dilakukan secara luring oleh satuan pendidikan dengan tetap mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 serta mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk terus memantau informasi resmi melalui portal SPMB dan kanal informasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Editor: Sigalingging

Usai meninjau berbagai kegiatan pembangunan dan kondisi infrastruktur di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), khususnya wilayah Panipahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil, Khoirul Fahmi, ST, bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohil, Aulia Putra, ST, langsung bertolak ke Jakarta.

Didampingi jajaran masing-masing, kedua kepala dinas ini melakukan koordinasi intensif sekaligus menyampaikan proposal usulan Program Strategis Daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada Jumat (12/6/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi "jemput bola" Pemkab Rohil dalam mengupayakan masuknya berbagai sumber pendanaan pusat. Mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), program sektoral kementerian, bantuan keuangan pusat, hingga skema pendanaan strategis lainnya.

Gerak cepat ini dilakukan sebagai tindak lanjut langsung dari instruksi Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman. Bupati menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi alasan mandeknya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Bupati Rokan Hilir, Bapak H. Bistaman, selalu mengarahkan kami untuk aktif dan jeli melihat peluang anggaran di pusat. Beliau menekankan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dan sentral ekonomi seperti Panipahan harus digesa. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada APBD kabupaten, melainkan harus mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Rohil membutuhkan intervensi anggaran nasional," ujar Kadis PUPR Rohil, Khoirul Fahmi, ST.

Program Prioritas yang Diusulkan dalam proposal yang disampaikan ke kementerian, Pemkab Rohil mengusulkan sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, di antaranya :

Infrastruktur Konektivitas : Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan.

Sanitasi dan Lingkungan : Penataan sistem drainase dan penataan kawasan permukiman kumuh.

Kebutuhan Dasar : Penyediaan sarana air bersih yang layak.

Mitigasi Bencana : Pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pesisir. Kadis Perkim Rohil,

Aulia Putra, ST, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan yang berdaya saing.

"Sesuai arahan Bupati, usulan yang kami bawa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Kami fokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di kawasan-kawasan strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah," jelas Aulia.

Langkah taktis yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Dinas Perkim ini menunjukkan keseriusan penuh jajaran dinas di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistaman dalam memperjuangkan kemajuan daerah.

Melalui kerja keras dan koordinasi yang intensif ini, Pemkab Rohil optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Targetnya, visi mewujudkan Rokan Hilir yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan memiliki infrastruktur merata dapat tercapai secara bertahap serta berkelanjutan.

Editor: Sigalingging

Dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Selasa (9/6/2026), Ketua Umum AMATIR, Nardo Pasaribu, meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa yang bernama T P terkait sejumlah dugaan yang menurutnya telah dihimpun organisasinya.

AMATIR mengklaim menemukan indikasi adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan lokasi dapur MBG. Dugaan tersebut antara lain menyangkut praktik jual-beli titik dapur yang seharusnya ditetapkan melalui mekanisme resmi dan transparan oleh negara.

Selain itu, AMATIR juga menyoroti dugaan keterlibatan sebuah yayasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan T P. Yayasan tersebut diduga digunakan sebagai sarana pengumpulan dana yang berasal dari transaksi penempatan titik dapur program MBG.

Tak hanya itu, organisasi tersebut juga menyebut adanya seorang bernama S P yang diduga berperan sebagai pelaksana lapangan untuk mengumpulkan dana dari pihak-pihak yang memperoleh titik dapur. Dugaan itu, menurut AMATIR, dilakukan atas arahan pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam program tersebut.

AMATIR juga menyoroti adanya indikasi penguasaan sejumlah titik dapur oleh pihak yang sama hingga menjangkau wilayah Bali. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan monopoli dan bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam pelaksanaan program strategis nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila terdapat oknum yang memanfaatkan jabatan untuk mengambil keuntungan pribadi melalui penjualan titik dapur, maka hal tersebut harus diusut secara tuntas karena berpotensi merugikan negara dan masyarakat," ujar Nardo dalam pernyataannya.

Atas dasar itu, AMATIR mendesak Jampidsus Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini ditulis, belum didapat keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun dari T P terkait tudingan yang disampaikan oleh AMATIR. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.*

Editor: Sigalingging]]> https://www.potretnegerinews.com/nasional/1451/lsm-amatir-ungkap-indikasi-monopoli-dapur-mbg-jampidsus-diminta-turun-tangan/