Selain Pembinaan Hukum dan HAM, Kemenkumham Hadir Dalam Mendukung Masyarakat di Bidang Ekonomi Kreatif

"Kemenkumham fokus dalam membina hukum, juga turut mendukung masyarakat dalam hal kekayaan intelektual serta bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar Menkumham. Kegiatan hari ini, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan Kemenkumham agar masyarakat sadar pentingnya mendaftarkan industri perusahaan dan hak kekayaan intelektualnya agar tidak menjadi pelanggar dan yang dilanggar hukum.

Baca Juga:

• Komitmen Berikan Pelayanan Publik yang Prima, Kemenkumham Riau Layani Pembuatan Paspor di Mall Ciputra Seraya
• 50 Pejabat Baru Kemenkumham Riau Siap Bekerja, Budi Argap: Jaga Marwah Kemenkumham dan Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat
• Raih Prestasi dan Penghargaan, Budi Argap: Bukti Nyata Kemenkumham Riau Mampu Bekerja dengan Efektif dan Efisien

Menkumham juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung masyarakat untuk sadar dan taat hukum. "Kemenkumham hadir secara langsung memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat untuk taat hukum merupakan bentuk akuntabilitas dan dukungan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa," tutur Menkumham.

Perwujudan bangsa yang sejahtera tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ujar Menkumham, merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata pelaksanaan bersama Kemenkumham dan pemerintah daerah melalui pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), pengembangan Desa/Kelurahan binaan sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan sadar hukum.

"Dengan peresmian 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pengukuhan 80 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di provinsi Banten ini diharapkan akan semakin mencerminkan masyarakat yang tertib, berbudaya, dan cerdas hukum," ujar Menkumham. Jumlah tersebut, lanjutnya, agar terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2029 sebanyak total 1.552 (seribu lima ratus lima puluh dua) Desa/Kelurahan di Provinsi Banten harapannya sudah diresmikan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum.

Program desa sadar hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemerintah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

"Mari kita tingkatkan kolaborasi antar instansi bahkan dengan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pembinaan hukum nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Menkumham.

Kemenkumham melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten menyelenggarakan festival layanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke 79, festival yang mengangkat tema "Semakin Dekat Dengan Masyarakat" ini menyajikan berbagai pelayanan publik yaitu layanan pendaftaran kekayaan intelektual, layanan pendaftaran perseroan, layanan kenotariatan, layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis, layanan pembuatan paspor dan layanan pemasyarakatan. Selain festival pelayanan, Kemenkumham Banten juga meresmikan serta mengukuhkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Editor: Sigalingging