Peduli Terhadap Pekerja Rentan, Pemprov Riau Salurkan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Rp2,351 M

Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Pemerintah Provinsi Riau menyelamatkan sedikitnya 11.666 pekerja rentan di seluruh daerah dengan menyalurkan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan. Total anggaran yang dicairkan Pemerintah Provinsi Riau untuk pembayaran tersebut mencapai Rp2,351 miliar.

Baca Juga:

• Antisipasi Terjadi Bencana, Pemprov Riau Siagakan Alat Berat
• Pemprov Riau Himpun Data Titik Lokasi Tambang Ilegal Sebelum Penindakan
• Pemprov Riau Serukan Gerakan Hidup Sehat di Peringatan HKN ke-61

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat mengatakan, langkah itu adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan atau perlindungan kesehatan ketenagakerjaan kepada masyarakatnya,

"Untuk sumber anggarannya kami ambil dari DBH sawit," ujar Boby Rachmat, Selasa (29/10/2024).

Ditambahkannya, program ini bisa terealisasi tidak terlepas dari dukungan BPJS Ketenagakerjaan, yang berkolaborasi dengan Disnakertrans Riau.

Pihaknya sendiri menargetkan, ke depannya tidak ada lagi masyarakat Riau yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

"Mungkin sampai hari ini belum semua orang mendapatkannya. Tapi kami terus berusaha memaksimalkan pendapatan supaya harapan kita bisa terwujud," ulangnya.

Selain itu, pihaknya juga dibantu dalam mendata oleh pemerintah kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Agar program ini bisa berjalan lebih maksimal, pihaknya mengharapkan masyarakat juga ikut serta memberikan informasi orang yang layak dibantu untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

Editor: Sigalingging
(Mediacenter Riau/bgs)

Antisipasi Terjadi Bencana, Pemprov Riau Siagakan Alat Berat

Pemprov Riau Himpun Data Titik Lokasi Tambang Ilegal Sebelum Penindakan

Pemprov Riau Serukan Gerakan Hidup Sehat di Peringatan HKN ke-61

Pemprov Riau Percepat SPPG Terpencil di Tiga Kabupaten

Disnakertrans Riau Pindahkan Pelayanan Ketenagakerjaan ke Kantor Baru

Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan, Pemprov Riau dan BPK RI Sinergi Awasi Pengelolaan PAD dan Belanja Daerah