Asisten II Setdaprov Riau: Data BPS Menjadi Dasar Dalam Menyusun Kebijakan Guna Mengambil Keputusan

Baca Juga:

• Pengamat Apresiasi Kebijakan Gubernur Riau Abdul Wahid Ciptakan Pendidikan Bermutu di Riau
• Hadiri Rilis Data Badan Pusat Statistik, Gubernur Riau: Kebijakan Harus Berdasarkan Data dan Tepat Sasaran
• Terkait Kebijakan THR, Kadisnakertrans Riau: H-7 Lebaran, THR Wajib Dibayarkan

Dalam kesempatan itu, Helmi menekankan bahwa rilis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Riaubmemiliki peran strategis, bukan sekadar rutinitas bulanan.

"Agenda ini penting bagi kami, karena data BPS Riau menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan program. Data juga kami gunakan untuk membaca kondisi, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berangkat dari fakta di lapangan," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap indikator yang dirilis BPS dipandang sebagai alat navigasi dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.

"Rilis BPS ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi juga sumber informasi strategis. Kami menempatkan data BPS sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan," katanya.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah inflasi, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Inflasi bukan semata-mata target makro ekonomi, tetapi bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan," jelas Helmi.

Berdasarkan data, inflasi Riau pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,65 persen year on year. Angka ini mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi berbagai faktor.

"Angka ini dipengaruhi faktor musiman, kondisi pasokan, serta kelancaran distribusi. Kelompok makanan, minuman, tembakau, serta perumahan masih menjadi penyumbang utama inflasi," ungkapnya.

Ia menambahkan, fluktuasi harga komoditas strategis dan bahan pangan perlu terus menjadi perhatian bersama.

"Ini yang harus terus kita cermati agar pengendalian inflasi tetap terjaga," tambahnya.

Meski demikian, Helmi memastikan kondisi inflasi di Riau masih dalam kategori terkendali dan sejalan dengan target nasional.

"Secara umum masih terkendali. Ini hasil sinergi pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan pengendalian inflasi daerah," tegasnya.

Selain inflasi, Pemprov Riau juga menjadikan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

"Pertanian dan perkebunan adalah penopang utama kehidupan masyarakat. Karena itu, data NTP menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran," ujarnya.

Ke depan, kebijakan sektor pertanian akan diarahkan lebih spesifik berbasis komoditas dan kewilayahan.

"Kami akan mendorong kebijakan berbasis sektor dan wilayah, agar peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani," sebutnya.

Selanjutnya, Helmi juga menyoroti pentingnya data sektor perdagangan dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah.

"Data ekspor-impor dan pariwisata memberi gambaran nyata tentang daya saing daerah. Dari sana, kebijakan disusun untuk mendorong diversifikasi produk, perluasan pasar, dan pengembangan pariwisata," ujarnya.

Ia berharap seluruh data yang dirilis BPS dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun program pembangunan ke depan.

"Data ini memberikan gambaran utuh dan objektif mengenai inflasi, kesejahteraan petani, perdagangan, dan pariwisata. Ini sangat penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan," tutupnya.

Editor: Sigalingging