Demi Kelancaran Pemeriksaan Oleh Inspektorat, Forwadik Riau Desak Plt Gubernur Nonaktifkan Kepsek SMA Negeri 1 Pekanbaru

Desakan ini merujuk pada preseden yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Oktober 2025, di mana Kepala SMK Negeri 3 Pekanbaru Mairustuti langsung dinonaktifkan melalui SK No. KPTS.1092/2025 saat sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pungli dan pelanggaran disiplin. Bahkan Gubernur Riau saat itu secara tegas memerintahkan penonaktifan agar pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan .

Baca Juga:

• Forwadik Desak Disdik Lakukan Tindakan Terkait Pungutan Berkedok Iuran di SMA Negeri 1 Pekanbaru
• Forwadik Riau Kritik Kadisdik Riau yang Pergi ke Batam Saat SPMB Masih Menyisahkan Persoalan
• Kecam Plt Gubri Umbar Amarah di Pelantikan 77 Kepsek, FORWADIK Riau: Ganti Kadisdik

"Jika Kepsek SMK 3 dinonaktifkan saat sedang diperiksa, mengapa Kepsek SMA 1 yang juga sedang disidik Inspektorat justru dibiarkan tetap menjabat? Ini ketidakadilan dan ketidakkonsistenan kebijakan yang sangat mencolok," tegas Munazlen Nazir, Senin (14/9/2026).

Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau terhadap SMA 1 Pekanbaru terkait dugaan pungutan berkedok kegiatan Bela Negara dan psikotes sebesar Rp320 ribu per siswa dikonfirmasi langsung oleh penyidik Inspektorat Dikky pada Kamis (10/9/2026). Kabid SMA Disdik Riau Beni Febrianto juga membenarkan pungutan tersebut tidak disetujui pihaknya.

Forwadik menilai keberadaan Kepsek yang sedang disidik tetap menjabat berpotensi menghambat proses pemeriksaan, mengintimidasi saksi, serta mempengaruhi transparansi hasil penyelidikan.

"Penonaktifan sementara bukan berarti bersalah, melainkan langkah administratif agar pemeriksaan berjalan objektif. Ini sudah menjadi standar yang diterapkan pada kasus SMK 3 tahun lalu. Mengapa harus berbeda perlakuan untuk SMA 1?" tambah Munazlen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya yang menandatangani penonaktifan Kepsek SMK 3 tahun lalu, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait nasib Kepsek SMA 1 Pekanbaru.

Forwadik meminta Gubernur Riau segera mengambil keputusan tegas, tanpa menunggu hasil akhir pemeriksaan, demi menjaga kredibilitas pengawasan dan keadilan bagi seluruh pihak.

Forwadik

Editor: Sigalingging