Rapat Paripurna Penyampaikan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023

Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, Tengku Azwendi, dan Nofrizal. Dalam rapat itu turut hadir Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, beserta asisten, juga seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

• Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023
• Pemprov Riau Sudah Terima Rekomendasi KASN Untuk Pelantikan Pejabat Eselon II
• Rapat Paripurna, Pj Gubri Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau Tahun 2023

Dalam rapat paripurna tersebut, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Pekanbaru.

"Rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti. Saya pikir ini memang kegiatan yang rutin dan menjadi tanggungjawab DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di tahun sebelumnya," ujar Risnandar.

Ia menyebut akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Akuntabilitas itu tentu perlu kita sampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan," ucapnya.

Perlu diketahui, ada beberapa rekomendasi atau catatan yang disampaikan DPRD terhadap LKPj Pemko Pekanbaru. Diantaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, serta jalan rusak akibat galian PDAM dan IPAL.

Selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan. Pemko diminta untuk dapat menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi.

Ada juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasan yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik.

Dalam Hal ini, Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksingkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPj dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023. (adv)

Sigalingging